Berita Terbaru Baleg dpr ri

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyetujui revisi Undang-undang Kementerian Negara dibawa ke tingkat selanjutnya untuk disahkan menjadi UU dalam paripurna.

Partai Buruh menyerukan masyarakat melakukan demonstrasi di Gedung DPR untuk mendesak DPR supaya tidak menentang putusan MK terkait Pemilihan Kepala Daeran (Pilkada).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan pernyataan penting terkait rapat badan legislasi (Baleg) DPR RI tentang UU Pilkada yang dinilai tidak lagi relevan.

Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR RI dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, membantah rapat Baleg hari ini bertujuan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ternyata termaktub dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undan-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres yan

DPR RI berencana membahas Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabar itu pun terkonfirmasi oleh Anggota Komisi III DPR RI

Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, menargetkan penyusunan revisi Undang-undang Kementerian Negara, bisa rampung pada Juli 2024. Juga disiapkan RUU itu jadi inisiatif DPR.

DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini Kamis, 28 Maret 2024. Rapat paripurna tersebut di

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui kenaikan dana desa dari 8,3 persen menjadi 20 persen. Setiap desa bakal menerima transfer Rp 2 miliar.

Baleg DPR RI Willy Aditya menegaskan pihaknya akan segera membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Baleg DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker, untuk dibawa ke rapat paripurna dan lalu disahkan untuk menjadi UU.

Selain pesangon, terdapat poin lain yang disepakati dalam RUU.