Erick Thohir Dipastikan Menyaksikan MXGP 2024 di Lombok
- VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)
Lombok – Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dipastikan menyaksikan kejuaraan balapan motocross dunia atau MXGP di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Project Director MXGP Indonesia, Diaz Rahmah Irhani mengatakan pejabat yang telah mengonfirmasi bakal hadir adalah Erick Thohir dan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo. Sementara Menpararekraf Sandiaga Uno kemungkinan besar bakal hadir.
“Pak Erick Thohir, Pak Bambang Soesatyo memastikan diri hadir. Kalau Pak Sandiaga kemungkinan besar hadir juga,” katanya, Sabtu, 21 Juni 2024.
Selain itu, undangan juga dikirim ke Menpora Dito Ariotedjo dan sejumlah pejabat di Indonesia.
“Kita sudah mengirim surat undangan juga ke Pak Menpora, ada beberapa pejabat lain juga,” kata dia.
MXGP di Sirkuit Samota Sumbawa pada 2022 lalu (Satria)
- VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)
MXGP akan digelar selama dua seri di Lombok. Lokasinya berada di Sirkuit Selaparang, Kota Mataram. Pada seri pertama akan digelar mulai 29-30 Juni 2024. Kemudian pada seri kedua di lokasi yang sama digelar pada 6 hingga 7 Juli 2024.
Diaz mengatakan MXGP tahun ini selama sembilan hari penuh karena menggabungkan dua seri di Indonesia dan seluruh seri berlokasi di Lombok, tidak seperti tahun kemarin berlokasi di Samota Sumbawa dan Lombok.
“Full 9 hari tahun ini dari tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli. Jadi 29-30 kita ada event seri satu. Untuk tanggal 30 Juni artisnya ada Fourtwnty dan Raisa,” ujarnya.
“Kemudian pada tanggal 1 sampai 5 Juli kita akan ada puluhan komunitas lokal perform di MXGP. Tanggal 6-7 Juli race kedua. Tanggal 6 ada Amtenar dan 7 Juli ada Raisa,” katanya menambahkan.
Sementara sehari sebelum event digelar, akan digelar welcome ceremony pada 28 Juni 2024, dengan menampilkan arak-arakan pembalap dari Islamic Center NTB sampai dengan Teras Udayana.
Calon Dewas KPK Heru Kreshna Tak Setuju Tersangka Korupsi Dipajang ke Publik: Itu Membunuh karakter
Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Dewas KPK, Heru Kreshna Reza, mengaku dia tidak setuju jika seorang tersangka kasus korupsi ditampilkan ke publik.
