Komisi VI DPR Soroti Kinerja Sejumlah BUMN Jelang MotoGP di Mandalika
- VIVAnews/Satria Zulfikar
VIVA – Progres pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menuai kritik dari Komisi VI DPR RI. Kepala Kelompok Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Abdul Hakim Bafagih, mengkritik, progres pembangunan Sirkuit MotoGP Indonesia di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Kritik yang diungkapkan Abdul Hakim setelah ia melakukan kunjungan kerja ke Lombok pada Senin 19 Oktober 2020. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat secara langsung progres pembangunan sirkuit.
Berdasarkan pengamatannya selama berkunjung, Abdul Hakim menilai, ada minim progres dalam pembangunan sirkuit dan aspek aspek penunjangnnya. Yang mana, seharusnya progres pembangunan segala aspek penunjang di sekitar sirkuit berjalan seperti yang diharapkan.
Ia mengatakan, progres pembangunan fasilitas penunjang untuk MotoGP Indonesia belum sesuai harapan. Fasilitas penunjang yang belum sesuai harapan, antara lain adalah kesiapan kamar hotel dan juga sarana penunjangnya.
Baca Juga: Tak Mau Jadi Penonton di MotoGP Mandalika, Indonesia Bentuk Tim Balap
Sebab, MotoGP Indonesia yang mulai digelar tahun 2021 itu diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 300 ribu wisatawan seperti yang disampaikan Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar Mansoer.
"Jumlah kamar berulang kali saya tanya terkait kesiapan hotel. Jangan sampai event di sini, nginapnya di provinsi lain. Enggak ada uang yang dibelanjakan di sini," ujar Abdul Hakim.
Selain masalah kamar, pria yang juga menjabat sebagai CEO Persik Kediri ini menyoroti minimnya progres pada pembangunan Pullman Hotel milik ITDC. Ia menilai, pembangunan Pullman Hotel yang dilakukan BUMN bidang pariwisata ini sangat lambat.
"Padahal, peletakan batu pertamanya telah dimulai pada tahun 2016 dengan anggaran Rp658 miliar. Namun hingga saat ini pembangunannya belum juga selesai," katanya.
Selain Pullman, ia juga menyoroti soal pembangunan hotel lainya yang sudah dikerjasamakan oleh ITDC dengan penandatangan LUDA pada 2016, 2017 dan 2018, seperti Royal Tulip, Paramount, Golden Tulip, Marriot, Aloft Hotel, Mandalika Beach Club, Marta Hotel, Grand Aston, cocomart, laza Hotel.
Baca Juga: Percepat Sirkuit MotoGP Indonesia, Lahan Relokasi Warga Disiapkan
"Namun tidak ada yang selesai, hanya pembangunan SPBU dan Sea Water Reverse Osmosi SWRO saja," ucapnya.
Ia juga mengkhawatirkan serapan tenaga kerja saat perhelatan MotoGP nanti. Persoalan serapan tenaga kerja masih sangat minim mengingat target 587 ribu orang dengan pendapatan Rp40 triliun sampai dengan 2025.
"Saya khawatir penyelenggaraan MotoGP tidak bisa menyerap tenaga kerja, tidak bisa menyerap pendapatan sesuai keinginan," ungkapnya.
Melihat perkembangan yang terjadi, Hakim juga menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkesan adem ayem menyikapi segala permasalah aspek pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ini.
Seharusnya, kata Abdul Hakim, ajang ini digelar dan dikenalkan ke dunia, Pemprov NTB sudah melakukan promosi dengan gencar. Namun, hingga saat ini tidak ada publikasi dari Pemprov NTB mengenai informasi seputar MotoGP Indonesia yang digelar di Mandalika.
Di sisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ia juga menyoroti kinerja BUMN PT Sarinah yang bergerak di bidang ritel dan perdagangan. Ia menanyakan bagaimana peran PT Sarinah dalam mengakomodir UMKM seperti pendampingan produk agar bisa menjadi merchandise resmi MotoGP atau mengisi outlet di salah satu zona komersial di sirkuit.
Baca Juga: Cara ITDC Cegah Corona saat Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika
"Seperti yang dijelaskan Gubernur NTB bahwa ada 5000 UMKM yang membutuhkan pendampingan dan ini sudah semestinya harus menjadi perhatian dari BUMN Sarinah," ujarnya.
Permasalahan lainnya yaitu soal tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM). Yang mana, hingga saat ini kementerian hanya memiliki calon tenaga kerja baru di bidang pariwisata yang berasal dari sekolah Politeknik Pariwisata Lombok.
"Saat ini pemerintah harus mulai berpikir bagaimana caranya untuk mendatangkan tenaga kerja, sebab ajang ini akan terselenggara satu tahun lagi,"Â katanya.
Ia juga mempertanyakan kesiapan maskapai BUMN Garuda Indonesia dalam mendukung MotoGP. Menurutnya, Garuda Indonesia sudah semestinya mulai mencari cara agar bisa mengangkut ratusan ribu penumpang saat MotoGP nanti.
"Apakah akan mempersiapkan maskapai tambahan. Jika iya, apakah terminal cukup, dan apakah ada rencana agar lapangan udara selapang digunakan untuk lapangan support MotoGP?" tegasnya.
Yasonna Laoly Ngaku Diperiksa KPK Terkait Perlintasan Harun Masiku
Anggota DPR RI, Yasonna Laoly mengaku diperiksa KPK terkait kasus korupsi Harun Masiku. Adapun, kapasitasnya diperiksa penyidik bukan hanya sebagai Ketua DPP PDI Perjuang
