Kemenpora Targetkan Indonesia Peringkat 10 Besar Asian Games
- Istimewa
VIVA.co.id – Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot Sulistiantoro Dewa Broto menyatakan, ia tetap berupaya menjadikan Asian Games 2018 di Tanah Air, berlangsung lancar, tanpa ada masalah hukum setelah acara selesai. Gatot menambahkan, saat ini pengerjaan infrastruktur guna memuluskan event olehraga tingkat internasional ini.
Hal itupun telah berkali-kali dilakukan pemantauan oleh Presiden Joko Widodo melalui Rapat Terbatas Kabinet.
"Tapi poinnya dari aspek infrastruktur tidak ada masalah, dan akan dibangun ontime, bulan Oktober selesai, hanya saja kalo tes eventnya mundur. Dari semula direncanakan bulan November 2017 menjadi Januari 2018. Dan hal itu sudah persetujuan Olympic Council of Asia," kata Gatot saat berbincang dengan awak VIVA.co.id di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Menurut Gatot, mundurnya tes event, bukan lantaran pihaknya ingkar janji. Namun itu karena perhitungan, apabila venue diselesaikan pada bulan Oktober, bulan berikutnya harus ada pembenahan.
?"Jadi bukan berarti kami itu ingkar janji, tetapi lazimnya jika bangunan dan venue selesai pada Oktober, langsung November dipakai, itu kan masih perlu ada pembenahan," kata Gatot.
Sementara dari segi financial atau anggaran event, Gatot memastikan tidak ada kendala. Apalagi pemerintah sudah komitmen menganggarkan uang Rp4,5 triliun untuk pesta olahraga se-Asia ini.
"Pemerintah komit akan kucurkan anggaran, sebesar Rp4,5 Triliun. (Angka) itu di luar spronsor," kata Gatot.
Gatot menambahkan, agar tak bermasalah hukum, seperti PON di Jawa Barat, pihaknya menggandeng tiga lembaga terkait untuk melakukan pengawasan. Sehingga diharap tidak ada satu rupiah pun yang dikeluarkn untuk agenda ini menjadi temuan lembaga penegak hukum di kemudian hari.
Terlebih, jargon pemerintah sudah tegas yakni, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, suskses administrasi, dan sukses ekonomi atau multiplayers effect economic.
"Dari aspek hukum, kami ?memperoleh pendampingan dari 3lembaga, BPKP, LKPP, Kejaksaan Agung. Sehingga apapun kegiatannya, harus diawasi 3 lembaga itu. Supaya tak ada satu sen pun jadi masalah. Untuk itu satu sen pun penganggaran keluar tetap harus ada pendampingan dari aparat penegak hukum," ujarnya.
Disinggung pengawasan dari KPK, Gatot menyebut, tidak memintanya karena lembaga antirasuah itu tak bisa terjun langsung alias tidak bisa terlibat secara langsung. Namun prinsipnya, KPK kata Gatot sudah mewanti-wanti supaya Asian Games tak ada temuan hukum di kemudian hari.
Terakhir, imbuh Gatot, mengenai prestasi. Dia berharap menjadi tuan rumah, memicu para atlet Indonesia untuk meningkatkan prestasinya di Asian Games 2018.
?"Yang tidak kalah pentingnya, dari aspek prestasi, kita tak mau hanya menjadi penyelengggara saja, tapi harapannya peringkatnya juga bagus. Karena terakhir tahun 2014 saat Asian Games, peringkat Indonesia di posisi 17. Sehingga nanti di Asian Games 2018 ini, Indonesia diharapkan bisa masuk 10 besar, dan itu sudah disampaikan ke presiden," kata Gatot.?
