AYG 2017 Jadi Tes Even untuk Asian Games 2018
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menyatakan, Asian Youth Games di Jakarta, Nopember 2017 sebagai test even menjelang Asian Games Jakarta-Palembang 2018.
"Kita ingin pelaksanaan Asian Games 2018 berlangsung sukses. Makanya, kita akan menjadikan Asian Youth Games Jakarta 2017 sebagai test event," kata Komisi Pembangunan Olahraga KOI, Harry Warganegara Harum.
Di Asian Youth Games 2017, kata Harry, KOI akan mengusulkan 12 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Rapat Koordinasi Komite Asian Games 2018 yang digelar di Bali, 9 hingga 11 Mei 2016.
Ke-12 cabor itu terdiri dari delapan cabang Olimpiade yakni atletik, bulutangkis, balap sepeda, panahan, judo, angkat besi, basket, dan sepakbola dan 3 cabang non Olimpiade yakni pencak silat, taekwondo dan wushu.
Menurut Harry, Asian Youth Games 2017 sangat penting bagi pengembangan olahraga Indonesia ke depan. "Bukan hanya sebagai test event Asian Games 2018, tetapi Asian Youth Games 2017 bisa dimanfaatkan sebagai ajang menambah pengalaman bertanding internasional bagi atlet junior dan meihat hasil pembinaan selama ini," katanya.
Ketika ditanyakan mengapa cabang sepakbola yang masih terbelenggu dengan sanksi FIFA diusulkan, Harry mengatakan ada dua alasan. Yakni, membangkitkan industri olahraga sepakbola dan sangat digemari masyarakat.
"Dari segi prestasi, sepakbola memang tidak bisa diharapkan tetapi kita jadikan moment Asian Youth Games 2017 untuk membangkitkan industri sepakbola," katanya.
Lantas bagaimana dengan posisi Indonesia yang masih terkena sanksi FIFA? "Ya, kita berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah sepakbola sehingga sanksi FIFA segera dicabut. Jadi, kita bisa mengusulkan agar pelatnas cabang sepakbola bisa dilaksanakan," jawabnya.
Dalam pertemuan dengan Satlak Prima, kata Harry, usulan KOI mendapat respon positif. "Satlak Prima mendukung upaya KOI yang ingin mengusulkab 12 cabor di Asian Youth Games 2017," katanya.
KOI Masih Cari Dana Tambahan untuk Olimpiade 2016
Uang sebesar Rp35 miliar dari pemerintah dirasa tak cukup.
