Pj Gubernur Fatoni Klaim Pelaksanaan PON 2024 di Sumut Tidak Tinggalkan Hutang
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Medan, VIVA – Dihadapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni mengklaim pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024, wilayah Sumut, tidak ada meninggalkan hutang.
"Sumut Insya Allah, tak ada hutang. Untuk Aceh, nanti saya sebagai Dirjen Keuangan akan melakukan pendampingan. Nanti kami akan carikan solusi. Solusinya bisa diambil dari belanja tidak terduga atau BTT, atau kalau kurang bisa diambil dari kas yang ada,” ungkap Fatoni, dalam keterangannya, Minggu 29 September 2024.
Pertemuan tersebut, berlangsung di di Kantor Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta, Jumat 27 September 2024. Lanjut, Agus Fatoni yang juga menjabat sebagai Ketua PB PON XXI Wilayah Sumut mengatakan bahkan PB PON Sumut telah menyurati BPKP agar segera melakukan review soal penggunaan anggaran PON.
“Kami juga sudah mengirim surat ke BPKP untuk review, kalau ada kelebihan bayar maka kita tuntaskan. Kalau ada kurang segera kita perbaiki," kata Fatoni.
Dalam kesempatan ini, Fatoni melaporkan bahwa selama pelaksanaan PON di Sumut semua berjalan lancar. Hal ini ditandai dengan tidak adanya jadwal pertandingan yang tertunda dan sejumlah venue di Sumut juga bisa digunakan saat pelaksanaan pertandingan.
"Kalau venue voli indoor itu hanya akses jalan di belakang namun begitu, hari itu juga langsung diperbaiki. Namun yang diviralkan saat yang masih becek, yang sudah diperbaiki tidak diviralkan. Lalu yang diviralkan adalah Stadion Utama,” jelas Fatoni.
Sebagian masyarakat beranggapan kalau stadion itu untuk bertanding, sehingga yang diketahui belum siap. Padahal stadion utama hanya untuk acara closing ceremony PON XXI," ucap Fatoni.
Kemudian terkait makanan atlet, Sumut telah menyiapkannya dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan mengikutsertakan ahli gizi, tim medis dan penyediaan ambulance di setiap hotel tempat atlet menginap.
"Untuk atlet ini makannya di hotel, ada ahli gizinya, tidak ada masalah," ucap Fatoni.
Selanjutnya, Fatoni juga melaporkan terkait pelaksanaan closing ceremony PON XXI Aceh-Sumut yang diselenggarakan di Stadion Utama, Desa Sena, Kabupaten Deliserdang berlangsung meriah. Menurutnya, seluruh masyarakat sangat antusias melihat acara closing ceremony tersebut.
"Kemudian penutupan aman. Tandanya itu gampang, kalau penonton ngamuk-ngamuk, penonton cabut-cabut spanduk, dan menghancurkan yang di situ, tandanya gak aman. Kemarin itu penonton bertahan lama di stadion, nikmati acara, berarti kan aman. Itu kalau tidak dimatikan lampunya tak akan keluar, bisa sampai pagi, dimatikan bertahap lampunya," jelas Fatoni.
Fatoni menyampaikan pelaksaan PON di Sumut berjalan aman. Dia juga berterima kasih kepada Kemenpora yang telah membimbing, mengarahkan dan melakukan pendampingan atas pelaksanaan PON.
Terkait isu dugaan korupsi yang dituduhkan, kata Fatoni, sebagai penyelenggara tidak ingin dan tidak punya kesempatan untuk korupsi. Sebab semua ikut mengawasi, dari pusat ada Satgas, di daerah ada TNI dan POLRI, kejaksaan yang juga masuk dalam kepanitian.
"Dan kita juga bersyukur TNI, POLRI, Kejaksaan ikut terlibat dalam pelaksanaan PON. BPKP, inspektorat, BPK, yang juga melakukan pengawasan. Ada juga media dan masyarakat yang ikut mengawasi dan menyukseskan pelaksaan PON," katanya.
Diketahui PON XXI Aceh-Sumut dilaksanakan pada 8-20 September 2024. Pembukaan PON dilaksanakan di Provinsi Aceh pada 9 September 2024 sementara Penutupan dilaksanakan di Provinsi Sumut pada 20 September 2024. Untuk pertama kalinya penyelenggaraan PON dilaksanakan oleh dua provinsi yakni Aceh dan Sumut.
Turut hadir pada pertemuan itu, di antaranya Ketua Harian PB PON XXI Wilayah Sumut Baharuddin Siaggian, Sekertaris Umum Effendi Pohan, Kepala Bidang Humas, Publikasi dan IT Ilyas S Sitorus. Hadir juga jajaran PB PON XXI Wilayah Sumut dan juga jajaran Kemepora RI.
11 Daerah Tak Usulkan UMK dan UMSK Tahun 2024, Ini Penjelasan Kadisnaker Sumut
Dinas Tenaga Kerja Sumut sudah menerima 22 Kabupaten/Kota pengusulan Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2025.
