Dishub Sumut Antisipasi Kecamatan Lalulintas Selama PON 2024

Rapat kordinasi antisipasi kemacetan lalulintas selama PON 2024 berlangsung di wilayah Sumut.(B.S.Putra/VIVA)
Sumber :
  • VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

Medan – Persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI  Aceh-Sumut pada September 2024 terus dikebut sesuai jadwal ditetapkan dan ditargetkan. Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut dan Polda Sumut menggelar rapat kordinasi antisipasi kemacetan lalulintas selama PON berlangsung.

Prof Ikrar: Tanpa Keberanian Rakyat Takkan Ada Perubahan, Lawan Pengerahan Aparat di Pilkada Sumut

Dalam penyelenggaraan PON 2024 ini, melibatkan 10 Kabupaten/Kota di Sumut, yakni Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kota Binjai, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdangbedagai, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir.

Kepala Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan mengungkapkan ke-10 Kabupaten/Kota diminta masing-masing Dishub di daerah tersebut, melakukan langkah-langkah antisipasi mencegah kemacetan dan memastikan kelancaran lalulintas, selama PON berlangsung.

Saat Hasto Tanya Apakah Pilkada Sumut Layak Ditunda karena Ketidaknetralan Aparat

"Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa 10 kabupaten kota ini kita undang rapat, karena 10 kabupaten kota ini merupakan tempat yang ada venue PONnya, yang artinya ini semua punya tanggung jawab terhadap kelancaran venue nanti dalam hal ini terkait kelancaran lalu lintasnya," ucap Agustinus, Selasa 9 Juli 2024.

Agustinus menjelaskan dalam memastikan kelancaran lalulintas, Dishub Sumut terus berkordinasi dengan Direktorat Lalulintas Polda Sumut dan stekholder terkait.

Polda Terjunkan 1.451 Personel Gabungan Amankan Debat Ketiga Pilgub Sumut

"Sehingga tadi kita rapat ada Satlantas, Dishub dan Satpol PP nya, ini atensi dari Polda Sumut melalui pak Wakapolda setelah kita rapat pekan lalu, pak Wakapolda mengatakan kegiatan di Medan akan diperluas ke 9 kabupaten kota lainnya, jadi Dishub Sumut menindak lanjuti hal ini, karena praktis waktu semakin dekat, makanya kita rapat hari ini," jelas Agustinus.

Rapat kordinasi, juga sudah digelar dan berlangsung di aula Kantor Dishub Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin 8 Juli 2024². Rapat tersebut, menghasilkan adanya dua Kabupaten yang sangat menjadi atensi terkait kelancaran lalu lintas pada pagelaran olahraga akbar nanti.

"Kita sudah antisipasi dari setiap kabupaten kota tadi, yang paling krusial ini untuk lalu lintasnya ada di Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun karena dilakukan di pantai bebas Prapat, pasti weekend ini bakal padat, kita lihat kemarin inikan viral arah ke Karo macet sampai berjam-jam," jelas Agustinus.

Dirinya menyebut karena Kabupaten Karo dan Simalungun merupakan salah satu kawasan wisata di Sumatera Utara. "Itu yang menjadi konsen kita, karena beberapa ada di kawasan wisata kita, namun kabupaten kota lainnya juga tetap kita antisipasi, seperti Tebing Tinggi, Serdang Bedagai karena itu lalu lintas nasional juga," ungkapnya.

Kemudian, Agustinus tidak terlalu ambil pusing untuk pelaksanaan PON di Kabupaten Toba. Dirinya menganggap Toba sudah memiliki pengalaman dalam menggelar even internasional sebelumnya.

"Kemudian untuk Kabupaten Toba juga, namun untuk Toba ini kita tidak terlalu khawatir, karena dari pengalaman menjalankan even Aquabike kemarin itu juga yang jadi venue untuk PON, artinya sudah ada even besar disitu. Tinggal lagi manajemen lalu lintas saja," ujar Pria yang juga sebagai Kabid Transportasi PB PON Sumut tersebut.

Dirinya berharap setelah rapat tersebut, Kabupaten Kota langsung bisa berkordinasi dengan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan melaporkan hasilnya dalam rapat lanjutan.

"Harapan kita hari Rabu mendatang, kita akan masing-masing kabupaten kota menyampaikan target untuk satu bulan kedepan dan apa saja yang sudah dibuat, jadi mereka nanti masing-masing setelah rapat hari ini langsung diskusi dengan forum LLAJ, setiap kabupaten kota punya forum LLAJ, LLAJ itu badan Adhoc yang dibentuk dalam rangka mengatasi permasalahan lali lintas yang bersifat lintas sektoral," tutur Agustinus.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya