Pj Gubernur Sumut Ajak Masyarakat Berkontribusi Sukseskan PON 2024
- VIVA/B.S Putra
Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menggelar Road to PON XXI 2024 Aceh-Sumut, berlangsung di Lapangan Benteng, Kota Medan, Minggu 25 Februari 2024. Ribuan masyarakat ikut meramaikan acara ini.
Pj Gubernur Sumut, Hassanudin mengungkapkan acara ini, diharapkan bisa menumbuhkan rasa memiliki di masyarakat. Rasa memiliki ini menyukseskan PON 2024 Aceh-Sumut. Dia berharap masyarakat mau memberikan kontribusi sekecil apapun.
"Rasa memiliki itu penting, agar masyarakat kita bisa memberikan kontribusinya, sekecil apapun agar PON kita sukses," ucap Hassanudin.
Pj Gubernur Sumut, Hassanudin.
- VIVA/B.S Putra
Acara ini diramaikan dengan berbagai kegiatan seperti Fun Run 5Km, senam, berbagai perlombaan dan lainnya. Pj. Gubernur Sumut Hassanudin mengikuti Fun Run bahkan juga senam bersama masyarakat.
"Kita ingin tumbuh rasa kebanggaan di hati masyarakat sebagai tuan rumah PON 2024, menjadi tuan rumah yang baik dan ikut menyukseskan PON 2024," kata Hassanudin.
Wakil Ketua KONI Pusat Suwarno mengatakan Sumut bisa meraih prestasi lebih baik di PON kali ini. Sumut bisa mengembalikan kejayaannya di bidang olahraga dan meningkatkan prestasinya pada PON kali ini.
"Ini tanggung jawab kita bersama, menyukseskan PON 2024. Dan kami berharap sebagai tuan rumah bersama Aceh prestasi Sumut lebih baik lagi dibanding PON Jawa Barat dan Papua," kata Suwarno.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut, Baharuddin Siagian mengatakan PON 2024 harus berdampak pada masyarakat. Bukan hanya secara keolahragaan juga berdampak pada perekonomian masyarakat.
"Kita ingin dampaknya besar ke masyarakat, baik secara ekonomi dan juga olahraga, kita juga ingin masyarakat terlibat dan melibatkan diri dengan memberikan kontribusinya, sekecil apapun itu," kata Baharuddin Siagian.
Pj Gubernur Jakarta: Seakan-akan Kami Izinkan Poligami, Sama Sekali Tidak!
Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi merespons peraturan gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.
