Kritik untuk Pelaksanaan Munas Pengurus Besar Taekwondo Indonesia
- ANTARA FOTO/Fanny Octavianus
Jakarta – Mantan Ketua Harian Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI), Zulkifli Tanjung melempar kritik untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional PBTI. Dia berbicara karena merasa sudah gerah.
Sejak lama Zulkifli Tanjung enggan untuk bicara soal taekwondo Indonesia karena memilih fokus ke bisnis. Namun, sekarang dia angkat bicara karena penurunan prestasi di level internasional.
Zulkifli yang merupakan mantan atlet bersama Dirc Richard pernah mendampingi Marciano Norman ketika jadi Ketua Umum PBTI selama dua periode.
Presiden Joko Widodo pantau atlet taekwondo.
“Sebagai catatan, di era kepemimpinan pak Marciano prestasi taekwondo cukup bagus dengan gaya kepemimpinan beliau yang sangat humanis, tegas dan fokus terhadap pembinaan dan prestasi. Di masa beliau memimpin PBTI, taekwondo merupakan salah satu cabor yang selalu menjadi andalan sebagai penyumbang medali emas dalam kegiatan multi event dan juga selalu memenuhi target pencapaian prestasi bagi Kontingen Indonesia pada SEA Games 2015 dan 2017 serta Asian Games 2018," kata Zulkifli Tanjung.
"Bisa di cek, hampir 40 persen dengan sistem kuota atlit dari jumlah medali emas (Kyorugi) yang diperebutkan di SEA Games Singapore 2015 dan Sea Games Malaysia 2017 selalu dapat diraih oleh team taekwondo Indonesia, bahkan kita juga sukses mencetak prestasi atlit Delfia Rosmaniar yang tercatat sebagai penyumbang medali emas pertama bagi Kontingen Merah Putih di Asian Games 2018 Jakarta," imbuhnya.
Tapi sekarang itu nampak sulit untuk diulangi. Untuk memilih kepengurusan saja, PBTI sudah mulai menunjukkan gelagat tak bagus. Zulkifli mendengar ada upaya pelaksanaan Munas, 4 September 2023, diarahkan kepada calon tunggal.
"Saya sudah mendengar adanya pemberitahuan PB TI tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Ketua Umum PBTI periode 2023-2027 di Munas TI nanti. Begitu juga dengan persyaratan menjadi bakal calon Ketua Umum PBTI yang harus mendapat surat dukungan tertulis minimal 30 % surat dukungan suara sah dari 34 Pengurus Provinsi," katanya.
"Saya menganggap persyaratan ini hal yang wajar dalam setiap pelaksanaan Munas. Tetapi, saya sangat menyayangkan adanya manuver yang dilakukan untuk mengganjal surat dukungan terhadap bakal calon lain."
"Menurut pendapat saya sesuatu yang dipaksakan itu pasti tidak akan baik hasilnya. Harusnya diberikan juga kesempatan bakal calon lain untuk bertarung di Munas nanti dan tak perlu dihalangi. Biarlah pemilik suara (pengprov TI) yang menentukan pilihan dengan melihat visi dan misi serta rekam jejak dan reputasi bakal calon ketua umum PBTI."
Zulkifli Tanjung juga mengungkapkan adanya kejanggalan terkait pembentukan Tim Penjaring dan Penyaringan yang semua personilnya hanya diisi pengurus PBTI. Bahkan personil Tim Penjaringan ini sangat aktif ikut meminta surat dukungan ke pengprov-pengprov untuk mendukung salah satu calon.
"Kejadian ini pertama kali sejak PB TI berdiri dan sangat tidak terpuji. Seharusnya Munas dilaksanakan dengan fair dan sportif serta dijadikan momentum untuk mencari kandidat calon ketua umum PBTI yang terbaik untuk kemajuan prestasi taekwondo Indonesia," ujarnya.
