Pengprov Pordasi Bali Berharap Polemik Segera Berakhir
- Istimewa
VIVA – Polemik berkepanjangan masih menghantui pembentukan Pengurus Provinsi (Pengprov) Pordasi Bali. PP Pordasi di bawah kepemimpinan Triwatty Marchiano menilai ada aturan yang dilanggar dalam proses pembentukan Pengprov Pordasi Bali.
Padahal Dicky Kamsari, orang yang menerima mandat dan amanah dari beberapa tokoh masyarakat serta tokoh olahraga berkuda di Bali, memimpin Pengprov Pordasi Bali sesuai dengan Surat Rekomendasi Konida Bali No 266/KONI-Bali/VIII/2020 bertanggal 5 Agustus 2020.
Surat tersebut menyatakan Dicky Kamsari beserta para pendukungnya sudah menjalankan prosedur Musyawarah Provinsi (Musprov) sesuai dengan aturan yang berlaku
Sebenarnya, pembentukan Pengprov Pordasi Bali bermula jelang berakhirnya masa kepemimpinan H. Eddy Saddak sebagai Ketum PP Pordasi di sekitar tahun 2019 lalu.
Saat itu, Bibit Soecipto yang menjabat sebagai Kabinpres PP Pordasi turut menginisiasi sekaligus mengumpulkan para tokoh masyarakat dan tokoh olahraga berkuda di Bali untuk bermusyawarah ikhwal pembentukan Pengprov Pordasi Bali.
- Istimewa
Dari hasil musyawarah tersebut akhirnya diputuskan bahwa Dicky Kamsari didaulat dan mendapat amanah untuk menjadi Ketua Pengprov Pordasi Bali.
“Saya pun baru tahu kalau kepengurusan Pordasi di Bali sudah vakum selama kurang lebih 16 tahun. Saya sempat kesulitan untuk menelusuri struktur kepengurusan yang lama. Kemudian, ditempuhlah musyawarah dengan para tokoh masyarakat disana yang hasilnya mendaulat Dicky Kamsari sebagai Ketua Pengprov Pordasi Bali," kata Bibit Soecipto seperti rilis yang diterima media
Sementara itu Dicky menyatakan bahwa Penprov Pordasi Bali saat ini tetap solid dan tetap bekerja sesuai program yang telah direncanakan. Menurutnya, apa yang sudah ditempuh telah sesuai dengan prosedur hingga tidak ada alasan bagi PP Pordasi untuk menghambat kinerja dari Pengprov Pordasi Bali.
Dicky yang juga baru saja menggelar Rapat Konsolidasi dengan jajarannya pada Senin, 2 November 2020 lalu di Bali menyebut beberapa butir rencana kerja yang akan menjadi fokusnya beberapa waktu ke depan.
“Di antaranya penyelenggaraan Rakerda yang akan digelar Bulan Desember mendatang dan juga pembentukan Pengcab-pengcab yang saat ini sudah terbentuk 5 Pengcab," ucapnya.
"Semua ini merupakan keinginan dari teman-teman disini untuk tetap bekerja demi kemajuan olahraga berkuda di Bali meskipun Kami belum mendapat restu dari PP Pordasi.” sambungnya.
Dicky banyak didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh olahraga berkuda di Bali. Dari berbagai dukungan tersebut, Dicky juga meraih simpati dari 4 keluarga kerajaan di Bali yang siap membantunya dengan duduk di struktur kepengurusan Pengprov Pordasi Bali.
Mereka adalah A. Ngurah Panji Astika (Penasehat), A.A. Bagus Adi Mahendra Putra (Penasehat), A.A. Ngurah Agung Erawan (Wakil Ketua), dan A.A. Ngurah Made Parwala (Bidang Humas).
Selain itu, Dicky juga didukung oleh sejumlah tokoh olahraga berkuda Indonesia diantaranya adalah Jupri Mardi, Bibit Soecipto, Nico Pelealu, dan Albert Extegenus Pelealu yang juga duduk di struktur organisasi Pengprov Pordasi Bali.
Sementara itu, Triwatty Marciano menanggapi silang pendapat pembentukan Pengprov Pordasi Bali. Triwatty menekankan agar segala proses tersebut harus melewati tahapan-tahapan sesuai denga aturan AD/ART yang berlaku.
“Siapapun yang memimpin Pengprov Pordasi Bali bagi Saya bukanlah masalah, namun yang terpenting harus mengikuti AD/ART, dan untuk itu semua Saya menginginkan terlaksananya musprov ulang untuk menyelesaikan permasalahan ini.” Ujar
Menanggapi hal tersebut, Dicky menyampaikan keberatannya bila musprov yang telah mendaulatnya menjadi Ketua Pengprov Pordasi Bali itu dibilang illegal dan sebagai buktinya adalah keluarnya surat rekomendasi dari Konida Bali atas hasil penyelenggaraan musprov tersebut.
- Istimewa
“Kami berharap agar segala proses yang sudah Kami tempuh dalam membentuk kepengurusan Pengprov Pordasi Bali ini di hargai. Kami bersikap atas aspirasi dari semua teman-teman di Bali ini Kami menolak bila diadakan musprov ulang, untuk itu Kami berharap akan adanya inisiasi dan menunggu restu dari PP Pordasi.” Tegas Dicky.
