Protes Warnai Kongres Pemilihan Ketua KOI
- VIVAnews / Zulfikar Husein
VIVA – Kongres Pemilihan Ketua Komite Olimpiade Indonesia yang digelar Rabu 9 Oktober 2019 diwarnai dengan adanya keberatan. Ada pengurus cabang olahraga yang merasa dikucilkan oleh KOI karena tak mendapat undangan Kongres.
Pengurus Besar Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PB Perkemi) merupakan salah satu pihak yang merasa dikucilkan KOI. Mereka kecewa lantaran tak diundang dalam Kongres.
Sesepuh alias pendiri PB Perkemi, Indra Kartasasmita, menuturkan organisasinya tak diakui oleh KOI. Pihak KOI, disebutkan Indra, lebih mengakui Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Kempo Indonesia (PP Porkemi).
Konflik kepengurusan dalam cabor kempo sebenarnya bukan barang lama. Sejak November 2018, konflik ini sudah berjalan.
Musyawarah Nasional dilakukan dua kali ketika itu, demi menemukan pengurus baru.
"Sekali kami gelar, lainnya oleh KONI. Berdasarkan Musornas terakhir, yang terpilih kembali itu PB Perkemi. Pihak yang tak puas, membuat kepengurusan baru, PP Porkemi," kata Indra.
Masalah, ditegaskan Indra, muncul setelah Plt Sekretaris Jenderal KOI, Hellen de Sarita, menandatangani surat pengakuan PP Porkemi merupakan pengganti PB Perkemi.
Hal tersebut membuat Indra heran. Sebab, Indra menyatakan, demi menjadi anggota KOI, harus ada kepengurusan sah minimal di 10 provinsi.
"Tak pernah ada klarifikasi dan seleksi. Alasannya kami tidak tahu, kenapa kepengurusan kami diblokir? Padahal, PB Perkemi sudah 53 tahun berdiri," ujar Indra. (ren)
Tim Hukum Peradi Otto Hasibuan Sebut Kepengurusannya Sah Sesuai Putusan MA
Belakangan ini, berita Mahkamah Agung telah mengesahkan kepengurusan Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) kubu Luhut M.P. Pangaribuan menjadi sorotan. Sehingga, DPN Peradi.
