35 Ribu Lebih Orang Ikut Petisi Kembalikan Audisi PB Djarum
- Dok. PB Djarum
VIVA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak beberapa waktu lalu tak berhenti menyoroti audisi bulutangkis PB Djarum. Mereka menganggap ada unsur eksploitasi anak untuk produk rokok di dalamnya.
Beberapa kali pertemuan sudah dilakukan kedua pihak. Hingga akhirnya PB Djarum memilih mengalah, dan memutuskan meniadakan audisi pada 2020.
Keputusan ini sontak membuat para pencinta bulutangkis Indonesia terkejut dan marah. Mereka merasa audisi PB Djarum tak seharusnya berhenti, karena telah memberi bukti mampu melahirkan atlet berbakat.
Contoh saja, Tontowi Ahmad yang sukses membawa pulang medali emas Olimpiade 2018 Rio de Janeiro dari sektor ganda campuran bersama Liliyana Natsir. Ditambah lagi saat ini ada Kevin Sanjaya Sukamuljo yang sedang naik daun bersama Marcus Fernaldi Gideon di ganda putra.
Untuk melawan KPAI, seorang bernama Davin Arkana menggagas petisi daring melalui laman change.org. Dia menyertakan alasan mengapa audisi PB Djarum tetap harus ada.
"Baru saja saya mendapat kabar bahwa kompetisi PB Djarum yang rutin diadakan sejak 2006 mulai tahun depan resmi diberhentikan. Alasannya karena satu hal, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menuding PB Djarum mengeksploitasi anak lewat audisi bulutangkis demi promosi merek dagangnya, yang mana PB Djarum adalah salah satu produsen rokok ternama di Indonesia," tulis Davin.
"Padahal dari tahun ke tahun PB Djarum selalu menghasilkan atlet-atlet bulutangkis ternama, sebut saja Tontowi Ahmad dan Kevin Sanjaya yang sering kali membawa harum nama Indonesia di pentas bulutangkis internasional. Dengan penutupan ini secara tidak langsung KPAI menutup kemungkinan lahirnya atlet-atlet bagus dan berkualitas."
Hingga berita ini diturunkan, petisi yang muncul pada Minggu 8 September 2019 sudah ditandatangani 35.280 orang. Mereka juga membubuhkan komentar yang memberi dukungan kepada PB Djarum untuk melanjutkan program.
KPAI Sebut Anak-anak Rentan Jadi Objek Politik Selama Tahapan Pilkada 2024
Pemerintah dan penyelenggara pemilu diminta perhatikan persoalan anak yang rentan jadi objek politik.
