2020, Pemkab Sanggau Pangkas Rp5 Miliar Perjalanan Dinas
Kamis, 9 Januari 2020 - 06:16 WIB
Sumber :
- kalbar
Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau melakukan rasionalisasi terhadap perjalanan Dinas diseluruh OPD di lingkungan Pemkab Sanggau pada tahun anggaran 2020.
Hal itu dikatakan Sekda Sanggau Kukuh Triatmaka belum lama ini.
"Rasionisasi tersebut terpaksa dilakukan demi efesiensi anggaran sekaligus agar ASN bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,"kata Kukuh.
Waktu pembahasan APBD saya lakukan mengurangi perjalanan Dinas. Kemarin sebelum ketuk palu kita efesiensi, dari total hampir Rp 77 milyar, sekarangkan tinggal Rp 72 milyar.
"Artinya ada sekitar Rp 5 milyar efesiensi perjalanan dinas yang kita lakukan ditahun 2020," ujarnya.
Dengan efesiensi tersebut, para pejabat di Kabupaten Sanggau diharapkan lebih banyak punya waktu untuk mengurusi Sanggau, ketimbang harus melakukan perjalanan Dinas.
"Kita berharap mereka lebih punya waktulah dan dapat mempergunakan waktu itu sebaik - baiknya," ujar Kukuh.
Meskipun anggaran perjalanan dinas dikurangi, pemerintah tetap memberikan solusi. Solusi dimaksud adalah melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui tunjangan kinerja (Tukin).
"Targetnya TPP kinerja, tapi itu yang sampai sekarang belum terealisasi. Di Kalbar ini mungkin hanya Kota Pontianak yang mulai. Pak Jokowi kan minta itukan. Memang berat tapi tetap harus kita laksanakan. Sekarang yang ada kan tunjangan penghasilan dalam bentuk absensi atau kehadiran, padahal itu tidak menunjukan produktifitas," ungkapnya.
Â
Hal itu dikatakan Sekda Sanggau Kukuh Triatmaka belum lama ini.
"Rasionisasi tersebut terpaksa dilakukan demi efesiensi anggaran sekaligus agar ASN bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,"kata Kukuh.
Waktu pembahasan APBD saya lakukan mengurangi perjalanan Dinas. Kemarin sebelum ketuk palu kita efesiensi, dari total hampir Rp 77 milyar, sekarangkan tinggal Rp 72 milyar.
"Artinya ada sekitar Rp 5 milyar efesiensi perjalanan dinas yang kita lakukan ditahun 2020," ujarnya.
Dengan efesiensi tersebut, para pejabat di Kabupaten Sanggau diharapkan lebih banyak punya waktu untuk mengurusi Sanggau, ketimbang harus melakukan perjalanan Dinas.
"Kita berharap mereka lebih punya waktulah dan dapat mempergunakan waktu itu sebaik - baiknya," ujar Kukuh.
Meskipun anggaran perjalanan dinas dikurangi, pemerintah tetap memberikan solusi. Solusi dimaksud adalah melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui tunjangan kinerja (Tukin).
"Targetnya TPP kinerja, tapi itu yang sampai sekarang belum terealisasi. Di Kalbar ini mungkin hanya Kota Pontianak yang mulai. Pak Jokowi kan minta itukan. Memang berat tapi tetap harus kita laksanakan. Sekarang yang ada kan tunjangan penghasilan dalam bentuk absensi atau kehadiran, padahal itu tidak menunjukan produktifitas," ungkapnya.
Â
