Ditjenbun Intens Monitor Progress Nurseri Perkebunan
- BBPPTP Surabaya
Jakarta – Untuk memastikan ketersediaan benih unggul bermutu sesuai standar, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) melalui Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya (BBPPTP) Surabaya intens memonitor perkembangan pembangunan nurseri perkebunan.
Salah satunya, kegiatan produksi benih di BSIP NTB dimulai sejak tahun 2022 dengan target 10.000 batang kelapa dalam dan 3.000 batang kelapa genjah.
Ditjenbun Intens Monitor Progress Nurseri Perkebunan
- BBPPTP Surabaya
Menurut Kepala BBPPTP Surabaya, Fausiah, T. Ladja, setelah dilakukan proses produksi benih kelapa dalam, total jumlah benih kelapa dalam yang diajukan sertifikasi sejumlah 9.029 batang dan lulus sertifikasi sejumlah 8.177 batang.
Diketahui bahwa, jumlah benih kelapa dalam yang sudah disalurkan hingga bulan Mei 2023 diantaranya di Kabupaten Lombok Tengah sejumlah 2.121 batang, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 3708 batang, Kabupaten Sumbawa sejumlah 456 batang dan Kabupaten Lombok Barat sejumlah 1892 batang. Khusus untuk kabupaten Lombok Barat penyaluran dilakukan beberapa waktu di bulan Mei 2023 terhadap 3 kelompok tani seperti KT. Batu Putih, KT. Taman Sari, dan KT. Beriuk Kemos di Kecamatan Sekotong.
Ditjenbun Intens Monitor Progress Nurseri Perkebunan
- BBPPTP Surabaya
BBPPTP Surabaya rutin melakukan monitoring terhadap pertumbuhan benih kelapa genjah yang akan ditanam pada bulan Desember 2023 sejumlah 3.000 batang.
Data BBPPTP Surabaya menunjukkan bahwa, dari hasil monitoring, jumlah benih yang diperkirakan akan lolos sertifikasi sejumlah 1.367 batang, sedangkan ada benih yang tidak lolos sertifikasi dikarenakan mati, kerdil dan terdapat campuran varietas lain seperti genjah merah bali dan genjah salak.
“Berharap agar benih yang sudah di salurkan segera di tanam oleh kelompok tani, dilakukan pemeliharaan dengan pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit sehingga dapat tumbuh dengan baik,” harap Fausiah.
Jika jadi Presiden 2024, Anies Siap Bikin Badan Monitoring Iklim Indonesia
Anies Baswedan menuturkan badan monitoring yang dimaksudnya itu akan bekerja di bawah Kepresidenan RI tapi bukan kementerian.
