Tinjau TPPAS Lulut Nambo, Sekda Herman Suryatman Sebut Operasionalisasi Diperkirakan Akhir Juni 2024
- Pemprov Jabar
VIVA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman meninjau Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Kabupaten Bogor, Jumat (17/5/2024).
Keterangan Foto: Sekda Jabar Herman Suryatman meninjau uji coba secara penuh pengolahan sampah di TPPAS Lulut Nambo, Kabupaten Bogor, Jumat (17/5/2024).(Foto: Angga/Biro Adpim Jabar)
Dalam peninjauan tersebut, Herman melihat pelaksanaan uji coba pemrosesan sampah menggunakan teknologi Mechanical Biological Treatment (MBT) untuk mengonversi sampah menjadi Refused Derived Fuel (RDF) dan kompos.
"Saya ditugaskan Pak Gubernur untuk mengakselerasi operasional TPPAS Lulut Nambo. Ini yang kelima dan uji coba terakhir. Alhamdulillah bisa kita laksanakan hari ini, kurang lebih 50 ton kita olah," ucap Herman Suryatman saat ditemui.
Ia juga menyebut, Lulut Nambo diperkirakan akan beroperasi secara bertahap pada akhir Juni 2024.
"Pak Gubernur meminta ini harus diakselerasi, mudah-mudahan bulan depan bisa operasional. Harapannya, kita ikhtiarkan dengan kerja keras paling telat akhir bulan Juni ini sudah bisa operasional," ungkap Herman.
TPPAS Lulut Nambo dapat menampung sampah dari wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan satu wilayah diluar Provinsi Jabar, yaitu Tangerang Selatan.
Herman menjamin bahwa TPPAS Lulut Nambo ini dihadirkan untuk kepentingan masyarakat karena didalamnya ada irisan fungsi kesehatan, sosial, dan ekonomi.
"Mudah-mudahan operasionalisasi Lulut Nambo bisa lancar dan sukses, semata-mata untuk kepentingan masyarakat," tuturnya.
"Ada fungsi sosial kepada desa-desa yang berada di wilayah Lulut Nambo, yang paling utama adalah layanan pengelolaan sampah untuk masyarakat karena TPA Galuga sudah penuh dan ini alternatifnya. Maka ini harus sukses demi kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Pada area 55 hektare TPPAS Lulut Nambo ini diproduksi RDF diestimasikan 35 persen dari potensi sampah yang masuk ke plant, produk tersebut langsung digunakan oleh PT. Indocement sebagai offtaker.
Rapat Kerja Perdana dengan Komisi XII DPR RI, Menteri LH Paparkan Program Strategis 2025
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq memaparkan rancangan program kerja 100 hari dan program strategis 2025.
