Kinerja APBN Indonesia Terus Membaik Hingga Februari 2024
- Bea Cukai
VIVA – Hingga Februari 2024, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terlihat melanjutkan tren positifnya dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil. Berdasarkan data hingga 31 Januari 2024, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp215,5 triliun, atau sekitar 7,7% dari target APBN. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp184,2 triliun, yang setara dengan sekitar 5,5% dari target APBN. Dengan demikian, surplus anggaran mencapai Rp31,3 triliun atau sekitar 0,14% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Encep Dudi Ginanjar menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan akan terus melambat akibat tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi yang beragam, ekonomi Indonesia tetap persisten, tangguh dan optimis. “Dengan kinerja APBN yang on track dan optimis dan didukung oleh permintaan domestik yang kuat, konsumsi yang stabil, dan investasi yang mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi, kami juga optimis pereknomian Indonesia dapat terus tumbuh.” Kinerja APBN yang baik terus diupayakan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional dengan mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang lebih inklusif, lebih hijau, dan berkelanjutan.
Dari segi penerimaan kepabeanan dan cukai, hingga 31 Januari 2024 Bea Cukai telah mengumpulkan Rp22,9 triliun, atau sekitar 7,1% dari target APBN. Meskipun terjadi penurunan sebesar -5,0% (yoy), tetapi pola realisasi masih sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dirinci penerimaan cukai mencapai Rp17,9 triliun, bea masuk Rp3,9 triliun, dan bea keluar sebesar Rp1,2 triliun.
Penerimaan dari cukai sebesar Rp17,9 triliun (7,3% dari target APBN), mengalami penurunan sebesar -5,1% (yoy) karena perubahan pola pelunasan cukai hasil tembakau yang jatuh tempo pada awal Januari 2024 dialihkan menjadi Desember 2023. Bea masuk terkumpul sebesar Rp3,9 triliun (6,7% dari target APBN), mengalami penurunan sebesar -5,8% (yoy) karena faktor penurunan tarif efektif dari 1,48% menjadi 1,38%, peningkatan utilisasi free trade agreement (FTA) dari 34,7% menjadi 35%, dan nilai rata-rata kurs USD sebesar Rp15.526. Sementara itu, bea keluar terkumpul sebesar Rp1,2 triliun (6,6% dari target APBN) yang mengalami pertumbuhan sebesar +0,6% (yoy), dipengaruhi oleh relaksasi ekspor komoditas tembaga dan penurunan harga produk sawit.
Selain penerimaan, kinerja fasilitas hingga Januari 2024 menunjukkan beberapa hal yang patut diperhatikan. Insentif kepabeanan mencapai Rp2,97 triliun dengan pertumbuhan yang signifikan sebesar +19,9% (yoy), didorong oleh pembebasan bea masuk pasal 25 dan 26 antara lain skema fasilitas penanaman modal sebesar Rp580 miliar, kebutuhan pertahanan dan keamanan sebesar Rp152 miliar, serta pembebasan KITE sebesar Rp81 miliar.
Nilai ekspor kawasan berikat kemudahan impor tujuan ekspor (KB KITE) mengalami pertumbuhan +0,6% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan nilai impor yang mencapai +5,4% (yoy). Pertumbuhan kinerja ekspor KB KITE didorong oleh sektor industri logam dasar yang mencatat pertumbuhan yang signifikan.
Bea Cukai juga menunjukkan kinerja pengawasan yang efektif dalam melindungi masyarakat dan mendukung ekonomi, dengan pertumbuhan jumlah penindakan yang mencapai 40,6% pada Januari 2024. Pengawasan pada narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) juga meningkat dengan jumlah penindakan yang signifikan sebesar 94 kasus (tumbuh 95,8%).
Capaian kinerja Bea Cukai dan APBN tidak lepas dari kontribusi dan dukungan masyarakat. “Kami tentunya mengapresiasi dan berterima kasih atas kontribusi yang telah diberikan masyarakat. ami mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan kinerja APBN serta Bea Cukai di tahun 2024. Dengan kerja sama yang solid, kami yakin kita dapat menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul dan mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan negara."
Menghadapi Korupsi: Dampak dan Pelajaran dari Kasus Tom Lembong
Kasus korupsi Tom Lembong mencerminkan tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia, dampaknya terhadap ekonomi, kepercayaan publik, dan pentingnya transparansi kebijakan
