Menaker Ida Fauziyah Bertemu Gubernur Kepri, Dukung BLK Karimun Lahirkan SDM Unggul dan Profesional
- Kemnaker
VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merasa perlu untuk melakukan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. SDM Indonesia merupakan modalitas bagi bangsa.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendukung langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di Karimun, Kepulauan Riau.
Dukungan tersebut disampaikan Ida Fauziyah saat menerima Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyusul selesainya pembangunan gedung bengkel kerja (Workshop) BLK Karimun, pada Desember 2023 lalu.
"Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia, melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK Karimun," kata Ida Fauziyah di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/2/2024).
Ida Fauziyah berharap program pelatihan Workshop BLK Karimun dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap peluang dan potensi, kreatif dan inovatif, serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor industri.
"Kami berharap Workshop Karimun mampu mengasah kemampuan dan keterampilan masyarakat Karimun sehingga melahirkan SDM atau tenaga kerja terampil dan profesional sesuai kebutuhan dunia industri," ujarnya.
Ida Fauziyah menyatakan Kemnaker akan mendukung kebutuhan peralatan yang dibutuhkan BLK Karimun guna mendukung peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga kerja lokal. Ia menilai dukungan sarana dan prasarana serta instruktur profesional menjadi modal awal peningkatan keahlian.
Sedangkan Ansar Ahmad berharap dukungan Kemnaker dapat segera direalisasikan dengan memberikan berbagai kebutuhan peralatan untuk mendukung dan menunjang pelatihan di Workshop Karimun.
"Terutama dukungan peralatan teknis listrik dan teknik las sesuai kejuruan yang dibuka Workshop BLK Karimun di tahap awal dan kejuruan paling dibutuhkan masyarakat lokal," katanya.
Daftar Daerah yang Belum Tetapkan UMP 2025, Kemnaker Surati Kemendagri
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersurat pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal laporan provinsi yang belum menetapkan UMP 2025.
