Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan Social Loan ke ADMF senilai Rp 250 miliar
- Bank Mandiri
VIVA – Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan bisnis melalui pembiayaan berkelanjutan. Terbaru, Bank Mandiri kembali menyalurkan pembiayaan melalui fasilitas Social Loan kepada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF) senilai Rp 250 miliar.
Vice President Corporate Banking Group 1 Bank Mandiri Monica Yoanita Octavia menjelaskan, Social Loan merupakan salah satu instrumen pembiayaan berkelanjutan yang difokuskan untuk membiayai proyek berbasis sosial, terutama yang memiliki dampak sosial positif bagi komunitas yang kurang terlayani.
"Bank Mandiri konsisten untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Social Loan kepada ADMF kami harap dapat berdampak positif bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia," ujar Monica dalam keterangan resminya, Senin (29/1).
Melalui fasilitas Social Loan ini, Bank Mandiri dan ADMF berkolaborasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha yang memiliki keterbatasan layanan pembiayaan dari bank atau masih bergantung kepada alternatif pembiayaan selain bank.
Monica menambahkan, pembiayaan ini juga bertujuan untuk mendukung inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bank Mandiri berdedikasi untuk meningkatkan akses pada layanan pembiayaan bagi komunitas yang belum terjangkau oleh bank. Kami turut bangga menjadi bagian ADMF yang berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur ADMF Jin Yoshida menjelaskan, sejak awal pihaknya berkomitmen untuk turut aktif dalam mempromosikan inklusi keuangan, salah satunya adalah dengan menyalurkan pembiayaan kepada wiraswasta (UMKM) yang tidak memiliki layanan perbankan.
"Kami berharap melalui penerimaan dana dari Social Loan ini dapat mendukung pertumbuhan UMKM guna memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia.” ujar Jin.
Tolak PPN Naik Jadi 12 Persen, YLKI Beberkan Ketidakadilan dalam Pemungutan Pajak
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
