Bea Cukai Paparkan Fasilitas untuk Kawasan Daur Ulang Berikat

Bea Cukai memberikan fasilitas industri daur ulang
Sumber :
  • Bea Cukai

VIVA – Dalam menjalankan tugasnya sebagai industrial assistance dan trade facilitator, Bea Cukai memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri. Tak terkecuali untuk industri daur ulang.

Bea Cukai Kementerian Keuangan Resmikan Pemberlakuan 10 Alat Pemindai Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, pada Kamis (11/01) mengatakan Bea Cukai memberikan fasilitas tempat penimbunan berikat (TPB) yang memiliki beberapa bentuk yang dapat mencakup seluruh jenis industri. Khusus untuk industri daur ulang dapat memanfaatkan fasilitas kawasan daur ulang berikat (KDUB).

"Industri daur ulang memang dibedakan dengan industri pengolahan pada umumnya, karena proses pengolahan limbah memerlukan perhatian yang lebih dan berbeda, khususnya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang lingkungan hidup," ungkapnya.

Bea Cukai Morowali Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp3,9 Miliar

Berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 2009 Jo. PP Nomor 85 Tahun 2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat, yang dimaksud dengan KDUB ialah TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu. Di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor atau asal daerah pabean, hingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Skema bisnis KDUB adalah perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari limbah-limbah yang dilakukan proses daur ulang menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Memahami Pajak Hybrid : Solusi Atau Beban Baru bagi Dunia Bisnis?

"Untuk saat ini, belum ada perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KDUB. Padahal, Bea Cukai memberikan fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal kepada perusahaan yang ditetapkan sebagai KDUB," lanjut Encep.

Untuk fasilitas fiskal, terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean (barang asal impor) ke KDUB, maka diberikan penangguhan bea masuk (BM) dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI). Lalu, barang yang dimasukkan dari tempat penimbunan berikat ke KDUB, akan diberikan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI). Adapun terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) atau barang asal lokal ke KDUB, maka tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM.

"Pemberian fasilitas fiskal dari Bea Cukai diharapkan dapat menurunkan cost production sehingga perusahaan dapat meningkatkan produksi. Selain mendapatkan keuntungan dari produk hasil daur ulang, kegiatan daur ulang tersebut dapat mengurangi limbah-limbah yang mencemari lingkungan," lanjutnya.

Sementara itu, fasilitas nonfiskal yang diberikan Bea Cukai antara lain pemberitahuan pabean terotomasi, pemeriksaan pabean di lokasi perusahaan, subkontrak perusahaan, pengawasan berbasis IT inventory dan CCTV online, ketentuan tata niaga impor (pembatasan) ditangguhkan, dan perlakuan tertentu lainnya sesuai ketentuan.

Atas adanya fasilitas KDUB ini diharapkan perusahaan-perusahaan daur ulang mampu meningkatkan proses produksinya, sehingga limbah-limbah tersebut dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selain manfaat ekonomi, dengan semakin berkembangnya industri daur ulang maka semakin banyak pula limbah yang mencemari lingkungan didaur ulang, sehingga kelestarian alam pun akan senantiasa terjaga.

"Apalagi melihat banyaknya industri di Indonesia yang pada saat proses produksinya menghasilkan limbah-limbah yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh industri daur ulang. Selain itu, sudah ada benchmark terkait kebijakan-kebijakan yang mengatur khusus tentang industri daur ulang, seperti di Belanda, Jepang, China, dan lainnya," imbuhnya.

Namun, Encep mengakui karena belum adanya benchmark industri pengolahan limbah di dalam negeri yang dapat memanfaatkan fasilitas KDUB, maka pola pengawasan yang harus dilakukan masih belum teridentifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Bea Cukai berkoordinasi dengan kementerian yang menangani lingkungan hidup untuk melakukan identifikasi dan mitigasi risiko pola pengawasan yang harus dilakukan pada KDUB.

"Kami berharap industri daur ulang dapat berkembang dengan baik di Indonesia dan menjadi salah satu industri yang mampu bersaing dengan industri lainnya. Pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal dari Bea Cukai diharapkan mampu membantu perusahaan-perusahaan daur ulang untuk dapat melakukan pengolahan limbah dengan efektif dan efisien," tutup Encep.

Bea Cukai dan Polri gagalkan pengiriman rokok ilegal

Bea Cukai dan Polri Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal Senilai Rp2,1 Miliar di Surabaya

Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I gagalkan upaya pengiriman rokok ilegal bernilai Rp2,1 miliar menggunakan truk boks berpendingin.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024