Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Cerminkan Kompetensi dan Integritas

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi
Sumber :
  • Kemnaker

VIVA – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi melantik dan mengambil sumpah 16 Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin (13/11/2023).

Dihujat Netizen, Rantastia Nur Alangan Buka Suara: Cek Dulu....

Adapun ke-16 Pejabat Fungsional yang baru dilantik tersebut terdiri dari, 2 Pejabat Fungsional Perencana, 11 Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial, dan 2 Pejabat Fungsional Penguji K3.

Ketua Iluni FHUI Mendatang Diharap Bisa Rangkul Seluruh Alumni Lintas Generasi

Sekjen Kemnaker, Anwar dalam sambutannya mengatakan, jabatan fungsional merupakan posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan. Perubahan yang terjadi menunjukan bahwa orientasi kerja PNS ditekankan kepada profesionalisme dan kemandirian, namun tetap bekerja sama menjadi satu kesatuan bagi kemajuan organisasi.

Dijelaskannya, untuk menjadi pejabat fungsional yang baik, tentunya harus mencerminkan profesionalisme serta memiliki kompetensi dan integritas yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Kemnaker Menghormati dan Siap Menindaklanjuti Putusan MK Terkait UU 6/2023

“Jabatan-jabatan fungsional seperti Perencana, Mediator Hubungan Industrial, dan Penguji K3, merupakan suatu jabatan yang sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi,” ucapnya.

Sekjen Anwar menginginkan para Pejabat Fungsional yang baru dilantik agar terus berusaha mengembangkan diri dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta tidak cepat berpuas diri dengan kemampuan yang dimiliki saat ini.

Dengan dilantiknya Pejabat Fungsional Perencana, Mediator Hubungan Industrial dan Penguji K3, lanjut Anwar Sanusi akan semakin banyak inovasi baru dan program-program kegiatan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kinerja pegawai Kemnaker.

“Saya tekankan agar saudara-saudara segera menyesuaikan diri dengan tugas baru saudara. Jangan sungkan untuk belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam bidang tersebut,” tutupnya.

Ilustrasi Rapat Dewan Keamanan (DK) PBB

54 Negara dan Organisasi Desak DK PBB Setop Pasokan Senjata ke Israel

Koalisi 54 negara dan organisasi mendesak DK PBB menghentikan kegiatan pengiriman senjata dan peralatan militer ke Israel saat perang terus berlangsung di Jalur Gaza.

img_title
VIVA.co.id
5 November 2024