Jalin Sinergi, Bea Cukai Tingkatkan Pengawasan Perdaran Barang Ilegal
- Bea Cukai
VIVA – Bea Cukai terus tingkatkan kualitas pengawasan melalui sinergi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) lain. Tak hanya secara nasional, kerja sama juga dilakukan Bea Cukai dengan unit kepabeanan secara internasional.
“Bea Cukai sebagai community protector harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Tak sendiri, ini menjadi tanggung jawab bersama APH lainnya,” jelas Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar.
Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) bersama Bea Cukai Entikong menerima kunjungan dari Kastam Malaysia di Kantor Bea Cukai Entikong Sabtu (28/10). Kunjungan ini dilakukan Kastam Malaysia untuk melihat langsung kondisi perbatasan darat Malaysia-Indonesia khususnya pada perbatasan Tebedu-Entikong.
“Kerja sama bidang pengawasan di perbatasan perlu dioptimalkan melalui komunikasi yang efektif oleh Kastam dan Bea Cukai. Ini penting mengingat perbatasan darat Indonesia-Malaysia menjadi salah satu jalan membuka peluang pembangunan ekonomi kedua negara,” jelas Encep.
Sementara di Padang, Bea Cukai Teluk Bayur menerima kunjungan kerja dari Bidang Pidana Militer (Pidmil) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Kol Laut (KH), Kamis (02/11). Kunjungan dilakukan untuk melakukan sosialisasi terkait tupoksi Bidang Pidmil Kajati Sumbar terkait koneksitas. Bidang Pidmil merupakan struktur baru di Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu fungsinya untuk mengkoordinasikan penanganan perkara koneksitas yaitu penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anggota TNI/militer dan warga sipil.
Selain itu, Bea Cukai Teluk Bayur juga menerima kunjungan dari Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan ll Padang, pada Senin (06/11). Kunjungan dilakukan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan demi menciptakan suasana kondusif di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
“Semoga sinergi dan koordinasi ini mampu meningkatkan kualitas pengawasan bidang kepabeanan dan cukai di berbagai wilayah Indonesia,” pungkas Encep.
Perbedaan Pengawasan Aset Kripto di OJK Setelah Beralih dari Bappebti
Setelah berada di bawah pengawasan OJK, kategori aset kripto dari sebelumnya bagian dari aset komoditas, kini menjadi instrumen dan aset keuangan.
