Pacu Pertumbuhan UMKM, Bank Mandiri Injak Gas Penyaluran KUR
- Bank Mandiri
VIVA – Bank Mandiri optimis momentum pertumbuhan akan terus berlanjut. Dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, Bank Mandiri juga semakin aktif mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri, Ashraf Farahnaz mengatakan menjabarkan, sampai dengan akhir Agustus 2023 Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp 20,52 triliun kepada lebih dari 195 ribu debitur di seluruh Indonesia.
“Penyaluran KUR merupakan salah satu bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM,” ujarnya di Toba, Sumatera Utara, Kamis (12/10).
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam zona positif. Kondisi ini juga diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2023 tumbuh 5,17% secara year on year (yoy) dan 3,86% quartal to quartal (qtq). Ashraf menilai, selaras dengan komitmen Pemerintah, Bank Mandiri optimis sektor UMKM punya peluang besar untuk tumbuh.
“Kami berharap dengan adanya KUR, para pelaku UMKM dapat memperluas usahanya, meningkatkan omzetnya, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kami juga terus melakukan pendampingan dan pelatihan kepada para debitur KUR agar mereka dapat mengelola usahanya dengan baik dan profesional,” ujarnya.
Lebih lanjut bila dirinci, penyaluran KUR Bank Mandiri 2023 telah mencapai 42,76% dari target KUR yang dialokasikan oleh Pemerintah. Bila dirinci, realisasi KUR tesebut sebagian masuk ke sektor produksi atau sebesar 62,07% atau sebesar Rp 12,7 triliun meningkat dari periode tahun sebelumnya sebesar 59,73%.
Salah satunya sektor pertanian yang menyumbang 32,59% KUR Bank Mandiri atau sebesar Rp 6,87 triliun. Disusul sektor Jasa Produksi dan industri pengolahan yang masing-masing menyumbang 20,17% dan 7,33% dari total realisasi KUR perseroan.
“Fokus utama penyaluran KUR Bank Mandiri adalah sektor produktif unggulan di masing-masing wilayah, mulai dari Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan maupun jasa-jasa produksi yang didukung sinergi dari seluruh bisnis, kordinasi yang kuat di seluruh jaringan serta kerjasama strategis dengan perusahaan finansial maupun e-commerce,” paparnya.
Selain penyaluran KUR yang terus ditingkatkan, Bank Mandiri juga konsisten menjaga posisi rasio non performing loan (NPL) KUR berada di level terjaga. Tercatat sampai dengan Agustus 2023 rasio NPL KUR Bank Mandiri terjaga di level 1,18%.
Tidak hanya di kota besar, Rudi menambahkan Bank Mandiri juga injak gas penyaluran KUR di wilayah. Salah satunya di Region I (Sumatera I), dengan realisasi KUR sebesar Rp 2,27 triliun kepada lebih dari 20 ribu debitur.
"Saat ini perekonomian masyarakat sudah menunjukkan perbaikan dan terus meningkat, kami berharap tren ini dapat terus berkembang sehingga memberikan dampak positif pada sektor usaha lainnya seperti pariwisata dan sektor produksi yang menjadi keunggulan wilayah Sumatera Utara,” terangnya.
Pihaknya optimis, dengan optimalisasi bisnis didukung oleh layanan digital mampu mempercepat penyaluran KUR Bank Mandiri.
“Kami berharap penyaluran KUR dapat berjalan maksimal sampai dengan akhir tahun, dan Bank Mandiri dapat menjangkau lebih banyak calon debitur yang membutuhkan KUR untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang lebih baik,” pungkasnya.
Digitalisasi Pembayaran Untuk UMKM
Tidak hanya melalui penyaluran KUR, Bank Mandiri juga terus mendorong penguatan UMKM, salah satunya melalui inovasi digital. Selaras dengan tema HUT ke-25 Bank Mandiri yaitu Menuju Masa Depan, bank berkode emiten BMRI ini merilis aplikasi Livin’ Merchant by Mandiri yang akan mendigitalisasi transaksi pembayaran di merchant UMKM.
Sejak diluncurkan pada 12 Juni 2023 Livin’ Merchant telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan potensi usahanya. Menjadi aplikasi kasir alias point on sale (POS), Livin’ Merchant didesain untuk membantu UMKM memberikan pengalaman bertransaksi yang menguntungkan pelanggan saat berbelanja produk pilihan.
Pertama, pelaku UMKM dapat melakukan registrasi secara digital (fully digital onboarding) dalam kurun waktu 15 menit. Kedua, setelah registrasi, pelaku UMKM dapat langsung menerima pembayaran transaksi QRIS dari berbagai Bank dan e-wallet. Ketiga, pelaku UMKM juga dapat menikmati biaya transaksi 0% dan terakhir, pelaku UMKM dapat melakukan pencairan dana di hari yang sama hingga 3 kali sehari, sehingga modal bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan usaha.
Kehadiran Livin’ Merchant ini diyakini akan dapat menjawab berbagai tantangan dan persoalan dari layanan POS yang sudah ada di pasaran saat ini. Aplikasi ini disiapkan untuk menjadi selling point andalan sebagai upaya memperluas literasi bagi pelaku UMKM khususnya di urban area. Selain itu, dengan menggunakan Livin’ Merchant, para pelaku UMKM bisa menikmati layanan POS tanpa biaya berlangganan.
Sebagai tambahan informasi, potensi ekonomi digital di Indonesia hingga tahun 2030 diperkirakan dapat mencapai Rp 4.531 triliun, terbesar se-Asia Tenggara. Dengan adanya digitalisasi proses bisnis, Pemerintah merasa optimis UMKM Indonesia dapat menangkap peluang tersebut. Sejalan dengan aspirasi Pemerintah, hadirnya Livin’ Merchant diharapkan mampu berkontribusi positif meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM. Semakin digital pelaku UMKM pengguna Livin’ Merchant maka akan semakin terbuka pula peluang akses pendanaan untuk meningkatkan potensi usahanya.
Peran serta Bank Mandiri untuk terus mendorong para pelaku UMKM agar selalu naik kelas konsisten dibuktikan dengan memberikan akses terhadap pembiayaan modal kerja. Hingga akhir Agustus 2023, total baki debet UMKM Bank Mandiri telah mencapai Rp 121,3 triliun, realisasi ini tumbuh sebesar 7,8% secara year on year (YoY) dengan kualitas kredit yang terjaga.
Kawal Implementasi Kebijakan Hapus Utang UMKM, Menteri Maman: Mereka Punya Nyawa Lagi
Kebijakan ini dinilai menjadi napas baru bagi pengusaha UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
