Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Harus Miliki Kompetensi dan Integritas
- Kemnaker
VIVA – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi melantik dan mengambil sumpah Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertempat di Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Pejabat Fungsional yang baru dilantik secara hybrid tersebut terdiri dari, 6 orang Mediator Hubungan Industrial; 5 orang Analis SDM Aparatur; 2 orang Fungsional Perencana; 2 orang Analis Kebijakan; dan 75 orang Pejabat Fungsional dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sekjen Anwar menyatakan, Jabatan Fungsional merupakan salah satu jenjang karir dalam Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menjadi Pejabat Fungsional yang baik tentunya harus mencerminkan profesinalisme serta memiliki kompetensi dan integritas yang tidak bisa ditunda lagi.
“Jabatan-jabatan Fungsional seperti, Mediator Hubungan Industrial, Analis Kepegawaian, Analis Kebijakan, dan lainnya sebagainya, merupakan jabatan yang diperlukan bagi suatu organisasi,” kata Sekjen Anwar dalam sambutannya.
Sekjen Anwar menegaskan, paradigma yang dilakukan Kemnaker saat ini adalah perubahan organisasi dengan mengedepankan fungsional dibandingkan struktural sebagai respon atas perubahan lingkungan strategis yang membutuhkan gerak langkah cepat.
"Kelincahan dapat terjadi manakala pola kerja kita ubah, dari yang sifatnya instruktif struktural menjadi koordinatif horizontal, " ujarnya.
Saat ini, dalam sistem ASN ada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang dikenal JPT Utama, Madya dan Pratama. Selanjutnya ada jabatan Administratur, Pengawas dan Jabatan Fungsional, baik Fungsional Ahli maupun Fungsional Keterampilan.
Budi Gunawan Ingatkan Sanksi Pidana Bagi Aparat yang Tak Netral di Pilkada
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjaga netralitas di Pilkada 2024.
