Anggota DPR Protes Terkait Penamaan LRT
- DPR RI
VIVA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi melayangkan protes ke Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait dengan penamaan kereta light rapid transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).
Protes itu disampaikan Mulyadi dalam rapat kerja atau raker Komisi V DPR RI dengan Menhub Budi, Rabu, 30 Agustus 2023.
Dalam rapat tersebut, Mulyadi mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di bawah kepemimpinan Budi Karya Sumadi yang berhasil mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia juga mengucapkan selamat atas peresmian LRT.
“Saya ucapkan selamat, walaupun agak protes pak. LRT bapak launching, tapi disebutnya Jabodebek pak ya. Saya agak protes pak, kenapa?" kata Mulyadi.
Namun Mulyadi protes adanya kota Bogor dalam nama LRT itu. Padahal menurut dia, jalur LRT belum ada yang sampai ke wilayah Bogor.
"Karena ada Bogor-nya pak. Sebenarnya, Jadebek harusnya (nama) LRT-nya, kenapa? Karena warga Bogor protes ke saya karena LRT-nya belum sampai Bogor tapi kenapa namanya Jabodebek?" tanya Mulyadi.
Sederhana tapi buat warga kami penting pak. Nama Bogor-nya dibawa pak. Itu masukan saja pak," lanjut Mulyadi.
Presiden Jokowi meresmikan penggunaan moda transportasi LRT Jabodetabek pada Senin, 28 Agustus 2023. Dengan peresmian itu, masyarakat kini sudah bisa gunakan transportasi dianggap bisa mengurangi potensi kemacetan di Jakarta. Jalur yang diresmikan terdiri dari dua rute, yakni Cibubur melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Harjamukti PP dan line Bekasi melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Halim-Jatimulya PP. Total 18 stasiun menghubungkan Jakarta, Depok, dan Bekasi.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
