Ketua Banggar DPR: APBN 2022 Patut Diapresiasi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah
Sumber :
  • Dokumentasi DPR RI

VIVA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 patut diapresiasi karena target pertumbuhan ekonomi tercapai. 

Rano Karno Mau Mantau TPS Megawati di Kebagusan

"APBN tahun 2022 itu patut diapresiasi karena memang pertumbuhan tercapai," kata Said ditemui di sela Rapat Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. 

Hal tersebut disampaikannya merespons Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dengan agenda acara pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. 

Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Sesuaikan Harga Jual Eceran Rokok Cegah Downtrading

Dia menyebut target pertumbuhan ekonomi yang tercapai dalam pelaksanaan APBN 2022 itu tampak dari sejumlah capaian hasil dengan berbagai indikatornya yang berhasil diraih.  

"Pengendalian inflasi yang awalnya sangat ditakutkan oleh kita semua akhirnya juga tercapai, berbagai indikator makronya tercapai, tingkat kemiskinan berkurang, pengangguran relatif berkurang," ujarnya. 

Dijalankan Januari 2025, Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp 15.000 per Anak

Selain itu, kata dia, tampak pula dari meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sebagaimana hasil sejumlah lembaga survei. 

"Tingkat kepuasan publik kepada presiden meningkat. Itu menunjukkan kinerja APBN yang memang patut diapresiasi," ucapnya.

Bahkan, tambah dia, seluruh indikator makro juga menunjukkan tren yang positif. "Ekspor kita itu menunjukkan tren yang positif selama 38 bulan sampai hari ini," katanya. 

Said pun memandang wajar terkait adanya catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal ketidakefisienan di sejumlah lembaga dan kementerian terkait realisasi APBN 2022 sebab hal tersebut tidak berlaku keseluruhan. 

"Bahwa ada beberapa K/L (kementerian/lembaga) yang memang kinerjanya harus ditingkatkan pasti, karena kita berbagai baik DPR maupun pemerintah dalam segi informasi, interaksi dalam rapat formal itu selalu kita menginginkan supaya kinerja-kinerja K/L ini terus menerus didorong oleh bapak Presiden," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya