DPR Apresiasi Langkah Wakil Presiden Berkantor di Papua
- DPR RI
VIVA – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengapresiasi langkah Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan berkantor selama sepekan di Papua. Menurutnya, dengan berkantornya Wapres di Papua akan memperpendek rantai komando dan memudahkan dalam mengambil keputusan terkait masalah pangan dan lainnya.
“Saya pikir (langkah berkantor di Papua) itu ide yang sangat bagus, kan di sana ada masalah tentang pangan, dampak dari perubahan cuaca. Ini saya pikir (dengan) adanya Wapres di sana akan memotong rantai komando, chain of command-nya akan lebih pendek sehingga segera akan ada keputusan,” ujarnya pada Parlementaria di, Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Lodewijk juga mengungkapkan pentingnya peran TNI Angkatan Udara dalam membantu tugas Wapres selama di Papua.
“Di sana jalur perhubungan darat sangat terbatas, artinya butuh angkutan udara. Nah (rencana persiapan) angkutan udara di sana bagaimana? Bandaranya kecil-kecil. Di situlah diharapkan peran dari TNI Angkatan Udara yang punya pesawat-pesawat kecil,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Saat ini, dikatakan Lodewijk, dalam upaya penanganan ketersediaan pangan di Papua, pemerintah menggunakan pesawat sedang sekelas CN 235 dan Hercules, baru dilanjutkan untuk pesawat-pesawat ringan. Ia berharap pesawat N219 segera bisa diproduksi massal untuk membantu membuka jalur di Papua.
“Justru itu kita juga sangat mengharapkan pesawat kita N219 ya, itu kalau sudah bisa diproduksi saya pikir keren banget. Itu akan sangat membantu membuka terisolirnya Papua yang memang dari sisi transportasi darat itu memang susah ya. Ya saya pikir sangat bagus,” tutup Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.
Diketahui, Wapres Ma’ruf Amin diagendakan mulai berkantor di Papua pada 4 September 2023 mendatang. Selama berkantor, Wapres akan didampingi sejumlah menteri dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Kasus Bodyguard Atta Halilintar Ancam Wartawan Diserahkan ke TNI, Apa Alasannya?
Kasus dugaan pengancaman yang diduga dilakukan oleh A, ajudan Artis Atta Halilintar, disebut diserahkan ke Pomdam Jaya, lantaran terlapor berstatus anggota TNI AD.
