Ravindra Airlangga Tekankan Pentingnya Kerja Sama ASEAN dan Australia
- DPR RI
VIVA – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga menilai hubungan kerjasama Anggota parlemen-parlemen ASEAN (AIPA) dengan Australia sangat penting. Mengingat negara-negara ASEAN merupakan salah satu mitra dagang utama Australia.
"Hubungan ASEAN dan Australia penting karena ASEAN adalah salah satu mitra dagang utama Australia. Oleh karenanya penting bagi AIPA untuk terus mendorong dialog dan kerja sama yang inklusif dengan Australia sebagai salah satu mitra eksternal ASEAN," ujar Ravindra saat memimpin Dialog anggota AIPA dengan parlemen Australia, dalam rangkaian acara sidang umum ke-44 AIPA di Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Sehingga, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ASEAN sangat penting tidak hanya bagi ASEAN tetapi juga bagi Australia. Oleh karenanya, menurut politisi muda dari Fraksi Golkar ini perlu diperkuat lagi kerjasama di berbagai bidang antara negara-negara ASEAN dengan Australia, termasuk ketahanan pangan.Â
"Kami mendorong kerjasama dan dukungan Australia terhadap Deklarasi Pemimpin ASEAN terkait Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi dalam Menanggapi Krisis. Hal ini diharapkan dapat diadopsi pada KTT ASEAN ke-43, termasuk melalui usulan ASEAN-Australia Joint Leaders' Statement on Food Security in Times of Crisis," paparnya.
Ditambahkannya, di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerja sama dengan mitra eksternal, termasuk dengan Australia, mengingat tantangan saat ini terkait pangan dan energi, serta ketidakpastian ekonomi. Komitmen tersebut tentu didasari oleh prinsip-prinsip konsensus, kesetaraan, kemitraan, konsultasi, dan saling menghormati, yang penting bagi ASEAN.
Selain dapat bertukar ide, praktik terbaik, dan perspektif tentang kepentingan bersama, dalam dialog inklusif antara AIPA (ASEAN) dan Australia ini juga membuka peluang mengatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik.
"Bersama-sama Kami juga membuka channel dialog untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi ataupun kemungkinan yang akan terjadinya. Tentu dengan nilai dan mekanisme tertentu, termasuk melalui penggunaan hukum internasional," pungkas Politisi Dapil Jawa Barat V ini.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.Â
