Maroko Jadi Penghubung Pasar Afrika-Eropa, Indonesia Dinilai Perlu Tingkatkan Kerja Sama
- DPR RI
VIVA – Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat memimpin dialog antara delegasi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dengan delegasi Parlemen Maroko selaku negara observer Sidang Umum ke-44 AIPA, Selasa (7/8/2023). Dijelaskan Syahrul Aidi, dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, Parlemen Maroko menyatakan membukan diri untuk membangun kerja sama berkelanjutan dengan negara ASEAN.
“Tidak hanya membangun hubungan bilateral antar ASEAN, AIPA 44th jug membuka ruang untuk peningkatan kerjasama antara parlemen ASEAN dengan negara observer,” jelasnya.
Indonesia yang telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1960, lanjut Legislator F-PKS itu menjelaskan saat ini tengah memperluas kerjasamnya di sektor Energi dan sumber daya mineral (ESDM). “Banyak kerja sama yang bisa kita lakukan dengan Maroko. Salah satunya di bidang ESDM. Karena sebagaimana diketahui Maroko terkenal sebagai penghasil fosfat terbesar,” katanya.
Selain penghasil fosfat terbesar, posisi negara Maroko yang strategis sebagai pintu masih Afrika-Eropa perlu dimanfaatkan negara ASEAN dalam pentingkatkan kerjasama antar kawasan. Apalagi, konsep pemerintahan Maroko yang masih menganut sistem kerajaan menjamin stabilitas dalam kerja sama antar negara.
“Mereka juga menyampaikan prinsip hubungan luar negeri. Dimana posisi Maroko yang tidak berpihak dalam perang antara ukraina dan rusia. Bahkan, saat Palestin dan Israel berseteru, Maroko mencoba mendudukan kedua negara itu. Karena pemerintahan mereka adalah kerajaan, mereka memegang teguh stabilitas, keamanan dan kemakmuran negara,” katanya.
Hal itu, lanjut Syahrul Aidi sejalan dengab komitmen Asean yang menciptakan lingkungan kondusif dengan saling menghormati visi dan misi masing-masing. “Kami sampaikan apresiais kepada Maroko dan semua delegasi yang telah berkontribusi dalam dan kerja sama yang dijalankan selama ini,” tutupnya.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
