BKSAP Dorong Pembahasan Pembangunan Ekonomi Hijau dalam Sidang Umum AIPA

Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon
Sumber :
  • DPR RI

VIVA – Sidang Umum ke-44 AIPA yang digelar di Jakarta, Indonesia, mengusung tema 'Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN'. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan terdapat tiga kata kunci dalam tema tersebut yaitu Parlemen yang responsif, untuk stabilitas dan juga untuk kesejahteraan masyarakat ASEAN. 

10 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Perdagangan Orang Melalui Bandara Soetta, Begini Modus Pelaku

Salah satunya, ungkap Fadli yaitu di bidang ekonomi dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau, green growth, green economy serta keterampilan terutama generasi muda terhadap ekonomi hijau ini. Hal itu disampaikan Fadli saat diwawancarai Parlementaria dan awak media di Fairmont, Jakarta, Senin (7/8/2023).

"Saya kira itu (ekonomi hijau) nanti akan menjadi salah satu juga pembicaraan. Karena selain hasil resolusi, kita juga akan ada joint communique. Jadi para Ketua Parlemen ini akan berbicara mulai nanti siang, di dalam satu general debate dan pernyataan ketua-ketua parlemen dan (negara) observer,  nanti tentu akan kita rangkum," ujar Fadli.

Legislator PKB Sepakat Pemerintah Prioritaskan Fresh Graduate Dalam Seleksi CPNS-PPPK

Selain itu, Fadli menyatakan DPR RI dalam Sidang Umum AIPA ke-44 menyoroti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai persoalan yang sangat penting untuk dibahas dalam mengatasi permasalahan human trafficking. Terlebih, Indonesia dan wilayah-wilayah tertentu di kawasan ASEAN lainnya banyak yang menjadi korban TPPO. 

"Jadi pasti akan ada pembicaraan tentang itu, tapi bukan dalam satu resolusi mungkin karena sudah pernah ada resolusi tentang human trafficking ini. Iya jadi ini akan dibawa ke parlemen masing-masing,  kemudian akan dimonitor di dalam satu pembicaraan khusus sudah sampai sejauh mana implementasi dari resolusi itu," tutup Fadli.

DPR Bentuk Pansus RUU Ruang Udara, Berikut Daftarnya
Pemungutan suara atau pencoblosan di pemilu. (Foto ilustrasi).

DPR Mau Evaluasi Bawaslu gegara PSU di 24 Daerah: Kerjanya Apa Juga Ini

Menurut pimpinan DPR, bukan hanya DKPP tapi juga Bawaslu yang mungkin perlu diberikan evaluasi rekomendasi.

img_title
VIVA.co.id
6 Maret 2025