Dukung Stabilitas Kawasan ASEAN, 'Timing' Sidang Umum ke-44 AIPA Dinilai Sangat Tepat
- DPR RI
VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani sekaligus Presiden AIPA ke-44 menegaskan bahwa timing penyelenggaraan The 44Th ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) atau Sidang Umum ke-44 AIPA dengan tema 'Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN' sangat tepat, karena diadakan saat meruncingnya ketegangan akibat persaingan kekuatan besar di kawasan.
Hal itu disampaikan Puan saat konferensi pers usai memimpin Sidang Komite Eksekutif yang merupakan bagian dari Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta, Minggu, (6/8/2023). "Disaat bumi semakin panas, akibat perubahan iklim, disaat terjadinya disrupsi rantai pasok global (global suppy chain). Karenanya diharapkan Parlemen dapat berperan dan responsif dalam menjawab berbagai tantangan, serta berkontribusi mengatasinya," imbuhnya.
Mengingat, tutur Puan, berbagai krisis tersebut berdampak bagi rakyat di Asia Tenggara. "Rapat Komisi Eksekutif pada Sidang Umum AIPA yang ke-44 ini juga menyetujui agenda rapat untuk Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial, Komisi Organisasi, Komisi Perempuan, serta Komisi Pemuda," papar Puan.
Selain itu, Puan pada kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa hingga kini telah terdaftar pada AIPA ke-44 akan diikuti oleh dari 9 Ketua Parlemen ASEAN, 18 negara Observer dan Tamu dan 9 Organisasi Internasional. "Total Keseluruhan Delegasi yang akan mengikuti Sidang Umum AIPA ke-44 adalah 568 Delegasi," ungkap Puan.
Adapun, beberapa hal yang akan dibahas pada AIPA ke-44 adalah perlunya menurunkan ketegangan (geopolitical tension) akibat persaingan antara kekuatan besar di Asia Tenggara. Mengingat, tandas Puan, stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Asia Tenggara.
Termasuk, dukungan AIPA bagi 5 poin dalam konsensus bagi penyelesaian situasi Myanmar. Tak hanya itu, juga dalam upaya membangun ekonomi hijau serta energi terbarukan di Asia Tenggara sebagai dukungan bagi penanganan krisis iklim.Turut hadir dalam konferensi pers tersebut yaitu Ketua Badan Kerja-Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhiela Fararez.
Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"
NasDem menyoroti sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.
