Tingkatkan Pelayanan dan Pengawasan, Bea Cukai Lakukan Sinergi dengan Pemerintah Daerah
- Bea Cukai
VIVA – Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan terkait kepabeanan dan cukai di wilayah kerjanya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sinergi dengan instansi lain dalam kegiatan sharing session dan audiensi.
Kepala Kanwil Bea Cukai Kalbagbar, Imik Eko Putro, mengungkapkan bahwa sebagai upaya pengembangan dan peningkatan ekspor dan impor serta optimalisasi Pelabuhan Kijing, satuan tugas (Satgas) penerimaan Kanwil Bea Cukai Kalbagbar lakukan kegiatan sharing session, pada Selasa (25/07).
“Kami berharap dapat memperoleh gambaran potensi ekspor impor Kalimantan Barat melalui Pelabuhan Kijing sebagai bahan analisis potensi penerimaan negara di Kalimantan Barat,” imbuhnya.
Kegiatan sharing session diikuti oleh Regional Chief Economist Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Barat, PT Pelindo Regional 2 Pontianak, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perindustrian Perdagangan ESDM Provinsi Kalimantan Barat, para pelaku ekspor impor, dan para asosiasi pengusaha logistik ekspor impor.
“Dalam kegiatan sharing session ini para peserta mendapatkan masukan terkait rencana bisnis dan pengembangan sarana dan prasaran Pelabuhan Kijing dari PT Pelindo dan rencana kebijakan pengembangan wilayah dari Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. Sementara dari para pengusaha dan asosiasi memberikan masukannya terkait kendala dan masalah ekpor impor melalui Pelabuhan Kijing,” ujar Imik.
Selain kegiatan sharing session, Imik juga melakukan kunjungan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat untuk melakukan audiensi mengenai pengawasan narkotika di lingkungan Kalimantan Barat. Kegiatan audiensi bertujuan untuk meningkatkan sinergi Bea Cukai dengan BNNP Kalimantan Barat dalam memberantas narkotika.
“Kami berharap sinergi antarinstansi ini dapat terus terjalin dan ditingkatkan, sehingga tercipta pelayanan dan pengawasan yang optimal,” tutup Imik.
Guru Besar IPB Minta Pemerintah Setop Impor Daging dari India Jika Ingin Bebas dari PMK
Indonesia harus menghentikan impor dari negara negara yang bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK.
