Resahkan Dunia Pendidikan, Komisi X Desak Kemendikbudristek Lindungi Generasi Bangsa dari Aksi LGBT
- DPR RI
VIVA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merumuskan Rencana Induk Pendidikan hingga 15-25 tahun mendatang guna memenuhi amanat konstitusi. Urgensi ini muncul sebagai bentuk kepedulian segenap pemerintah melindungi generasi bangsa dari segala bentuk kekerasan.
Tidak hanya itu, ia mendesak seluruh pihak yang berwenang, terutama Kemendikbudristek untuk mendukung dan mencegah aksi-aksi terkait Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di dunia pendidikan.
“Ada dua kasus yang mencolok dan sangat terkait, yakni mutilasi mahasiswa UMY secara sadis oleh kaum LGBT, bahkan sampai direbus, serta adanya sekolah internasional yang justru memberi ruang pada benih-benih LGBT untuk tumbuh dan berkembang. (Karena itu), Kemendikbudristek RI perlu waspada dan harus segera bertindak. Kami juga mendesak aparat berwenang segera turun tangan,” tutur Fikri melalui rilis kepada Parlementaria, Selasa (1/8/2023).
Oleh karena itu, dirinya mengecam keras aksi pembunuhan sadis oleh dua orang yang diduga kelompok LGBT kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Redho Tri Agustian. Ironisnya, Redho dibunuh oleh dua pelaku yang merupakan responden penelitiannya terkait LGBT. Ia pun menyayangkan para pejabat di Kemendikbud tidak merespon kasus tersebut.
“Padahal, pendidikan nasional berkarakter moral serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia memiliki landasan kuat di konstitusi kita. Hanya dengan itu program pembangunan lewat sektor pendidikan akan kokoh dan berkesinambungan sehingga siap untuk menghadapi dan menangkal dampak negatif dari budaya luar dan perubahan teknologi yang begitu cepat,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
DPR Gelar Fit and Proper Capim KPK Pekan Depan, ICW Ingatkan Ini
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak memilih calon pimpinan (Capim) KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum.
