Resahkan Dunia Pendidikan, Komisi X Desak Kemendikbudristek Lindungi Generasi Bangsa dari Aksi LGBT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih
Sumber :
  • DPR RI

VIVA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merumuskan Rencana Induk Pendidikan hingga 15-25 tahun mendatang guna memenuhi amanat konstitusi. Urgensi ini muncul sebagai bentuk kepedulian segenap pemerintah melindungi generasi bangsa dari segala bentuk kekerasan.

DPR Minta Pemerintah Tak Andalkan PPN untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Tidak hanya itu, ia mendesak seluruh pihak yang berwenang, terutama Kemendikbudristek untuk mendukung dan mencegah aksi-aksi terkait Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di dunia pendidikan.

“Ada dua kasus yang mencolok dan sangat terkait, yakni mutilasi mahasiswa UMY secara sadis oleh kaum LGBT, bahkan sampai direbus, serta adanya sekolah internasional yang justru memberi ruang pada benih-benih LGBT untuk tumbuh dan berkembang. (Karena itu), Kemendikbudristek RI perlu waspada dan harus segera bertindak. Kami juga mendesak aparat berwenang segera turun tangan,” tutur Fikri melalui rilis kepada Parlementaria, Selasa (1/8/2023).

Komisi XI DPR Sebut PPN 12% Bisa Dongkrak Pendapatan Negara hingga Rp70 Triliun

Oleh karena itu, dirinya mengecam keras aksi pembunuhan sadis oleh dua orang yang diduga kelompok LGBT kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Redho Tri Agustian. Ironisnya, Redho dibunuh oleh dua pelaku yang merupakan responden penelitiannya terkait LGBT. Ia pun menyayangkan para pejabat di Kemendikbud tidak merespon kasus tersebut.

“Padahal, pendidikan nasional berkarakter moral serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia memiliki landasan kuat di konstitusi kita. Hanya dengan itu program pembangunan lewat sektor pendidikan akan kokoh dan berkesinambungan sehingga siap untuk menghadapi dan menangkal dampak negatif dari budaya luar dan perubahan teknologi yang begitu cepat,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.

DPR: KPK Dibentuk bukan Sebagai Wadah Penyidik Tunggal Kasus Korupsi
Jembatan Suramadu.

Usulan Tugu Anti-Kekerasan di Bangkalan: DPR RI Dorong Simbol Perdamaian di Madura

Anggota Komisi VII DPR mengusulkan pembangunan tugu anti-kekerasan di kawasan Suramadu sisi Madura. Diharapkan menjadi simbol perdamaian dan kerukunan masyarakat Madura.

img_title
VIVA.co.id
14 Desember 2024