DPR Dukung Erick Thohir Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun di BUMN
- DPR RI
VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, mengaku sangat mendukung langkah Mentri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi dana pensiun di BUMN kepada Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI).
Dirinya mengatakan semangat bersih-bersih BUMN dengan kolaborasi bersama Kejagung RI yang dilakukan oleh Erick Thohir patut untuk diapresiasi.
"Kita mendorong semangat bersih-bersih ini, kalau tidak salah, data terkait dugaan korupsi dana persiun ini juga dari Pak Erick Thohir yang nanti melaporkan," kata Andre dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).
Lebih lanjut dikatakannya, upayah Erick Thohir itu merupakan langkah yang sama ketika beberapa waktu lalu Erick Yhohir juga melaporkan data-data untuk mengungkap kasus Jiwasraya dan lain-lain.
"Saya rasa ini sudah pas, sudah tepat Kejagung melakukan penegakan hukum," ujar Andre.
Politisi Partai Gerindra ini menekankan, pelaku harus diusut tuntas dan dihukum. Sebab, ia mengingatkan, kasus ini merugikan banyak pensiunan yang merugi karena kelakuan pejabat yang salah mengelola dana pensiun.
Andre mengaku menaruh banyak harapan. Sebab, ia memberikan contoh, ada kejadian di Semen Padang dengan banyak orang yang kesulitan mendapatkan dana tunjangan kesehatan lantaran dana pensiun yang salah diinvestasi.
Ia menekankan, kekeliruan seperti itu telah menyebabkan uang investasi yang merupakan hak pensiunan Semen Padang menjadi terkatung-katung. Antara lain mengakibatkan mereka kesulitan mendapat tunjangan kesehatan.
"Langkah Kejagung ini yang mudah-mudahan jadi dasar ke depan pembenahan evaluasi secara menyeluruh," harapnya.
Andre mengingatkan, jangan sampai pensiunan-pensiunan BUMN ini nasibnya malah terkatung-katung akibat pengurus dana pensiun bermasalah atau melakukan pelanggaran hukum. Karenanya, ia mendukung langkah Kejagung.
"Saya rasa langkah Kejagung dan Kementerian BUMN sudah tepat untuk melakukan pembenahan, bersih-bersih dan shock therapy supaya pengurus dana pensiunan jangan lagi merugikan pensiunan," ujar Andre.
DPR Singgung 'Partai Cokelat' saat Rapat Bareng Menhan-Panglima TNI
Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Yoyok Riyo Sudibyo sempat menyinggung soal netralitas dan istilah 'Partai Cokelat' di Pilkada serentak 2024.
