Wagub Buka MCP KPK RI dan Kukuhkan Penyuluh Antikorupsi
- Pemprov Kalimantan Timur
VIVA – Momentum Pemantauan, Evaluasi dan Verifikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Semester I Tahun 2023 dan Pengukuhan Penyuluh Antikorupsi Provinsi Kaltim periode 2023-2025 diharapkan dapat memotivasi seluruh pihak untuk semangat bekerja keras melakukan pencegahan tindakan korupsi di Benua Etam.
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi yang membuka kegiatan serta mengukuhkan 17 penyuluh anti korupsi mengajak masyarakat agar turut serta bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan tindakan korupsi.
“Upaya ini penting dilakukan, agar Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Daerah bekerja maksimal melakukan pembinaan terhadap seluruh OPD, sehingga pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan. Dan, pegawai di lingkungan pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupate dan kota jauh dari kasus korupsi,” ungkap Wagub Hadi Mulyadi ketika membuka pemantauan, evaluasi, verifikasi dan pengukuhan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 25 Juli 2023.
Menurut dia, pemantauan, evaluasi, verifikasi MCP pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 64, Nomor 700.1.2.4/562/IJ dan Nomor HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 Tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengelolaan Bersama Monitoring Center for Prevention (MCP).
Karena itu, Pemprov Kaltim bersyukur Tim KPK selalu datang melakukan pembinaan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se Kaltim. Sehingga, aparatur pemerintah daerah jauh dari tindak korupsi.
“Semoga kerja sama ini terus dibangun, sehingga Pemerintah di Kaltim jauh dari tindak korupsi. Tapi, yang harus ditingkatkan adalah bagaimana semangat bekerja dan berkolaborasi menuju Kaltim Berdaulat,” harapnya.
Sementara dengan Penyuluh Antikorupsi Provinsi Kaltim, diharapkan kedepan bertambah terus jumlahnya, sehingga mampu melakukan pembinaan di seluruh wilayah.
“Selamat kepada penyuluh yang baru dikukuhkan. Tidak hanya aparatut pemerintah maupun di lingkungan Inspektorat atau Bagian Keuangan atau perpajakan, tetapi wartawan juga bisa menjadi anggota penyuluh,” jelasnya.
Hadir Plh Inspektur III Kemendagri RI Kusna Heriman dan sejumlah Tim Asistensi dan Verifikasi MCP Kemendagri RI untuk Wilayah Provinsi Kaltim. Kepala Inspektorat Wilayah Kaltim Dr HM Irfan Prananta dan sejumlah Sekda Kabupaten/Kota se Kaltim.
KPK Terima 21.189 Laporan Dugaan Korupsi Selama 5 Tahun, Terbanyak Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima puluhan ribu laporan masyarakat terkait dengan kasus korupsi selama 5 tahun.
