Pesan UNCTAD untuk APPSI, Pengembangan Ekonomi Kreatif Bukan Tongkat Sihir
- Pemprov Kalimantan Timur
VIVA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menyampaikan harapan besar kepada United Nation Conference Trade and Development (UNCTAD) agar dapat hadir membantu pengembangan ekonomi kreatif di negara-negara berkembang, termasuk Kaltim di Indonesia. UNCTAD adalah badan PBB yang fokus pada pembangunan dan perdagangan.
Kaltim sendiri kata Sri Wahyuni sebenarnya sudah memiliki hubungan baik dengan PBB saat menggelar workshop internasional di Tenggarong, Kutai Kartanegara sekitar tahun 2007 lampau.
“Jadi kedatangan kami ke PBB, bukan hanya untuk mengenang sejarah itu, tetapi juga ingin menjajaki peluang dari UNCTAD untuk workshop atau agenda lain, sekaligus mendukung ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur,” kata Sri Wahyuni mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor pada pertemuan antara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama UNCTAD di Salle XVII Gedung PBB, Jenewa, Jumat (21/7/2023).
Sekda Sri Wahyuni menjelaskan dukungan PBB melalui UNCTAD untuk memberikan edukasi dan peningkatan kapasitas bagi para pelaku UMKM Kaltim ini sangat penting, agar mereka bisa bersaing di kancah global dengan nilai tawar yang lebih baik dan seimbang.
“UMKM kita perlu diberikan teknik yang baik, termasuk untuk urusan negosiasi dan bargaining. Ini penting supaya UMKM kita tidak mudah diperdaya oleh mitra kerja di negara-negara besar, khususnya dalam hal membaca klausul-klausul perjanjian mitra internasional. Saya kira ini bukan hanya Kaltim, tapi semua provinsi di Indonesia,” harap Sekda Sri Wahyuni.
Kaltim kata dia, memiliki banyak peluang perdagangan yang bisa digali dan bersaing di pasar global, seperti industri kreatif untuk mengisi perhotelan, fashion, makanan, dan lainnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Hj Ismiati juga mengajukan pertanyaan tentang contoh kasus dari peran PBB melalui UNCTAD terhadap kemajuan suatu negara dari pengembangan ekonomi kreatif. Pertanyaan dan usulan lainnya pun disampaikan oleh perwakilan provinsi lain di Indonesia, antara lain dari Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua.
Menanggapi hal itu, Head Trading System, Services and Creative Economy UNCTAD Ms Miho Shirotori menyatakan organisasinya berangggotakan 195 negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations.
Dijelaskan, UNCTAD berdiri sejak 60 tahun lalu. Didirikan khusus untuk mendukung negara-negara berkembang. Jumlah organisasi ini terbesar dalam keanggotaan dibanding unit-unit organisasi PBB lainnya.
“Kami fokus kepada berbagai isu strategis yang tujuannya adalah untuk mendukung negara-negara berkembang menjajaki potensi ekonomi strategis, khususnya untuk perdagangan dan investasi,” ujar Miho Shirotori.
Sebagai ujung tombak PBB dalam isu perdagangan, UNCTAD berperan sebagai advokat yang mendukung negara berkembang memajukan berbagai bidang kerja sama, khususnya dalam hal diversifikasi atau keberagaman kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan negara-negara berkembang.
UNCTAD juga membantu berbagai aspek pembangunan dan perdagangan, seperti mendukung negara berkembang dalam negosiasi-negosiasi internasional.
“Berbagai usulan dari APPSI akan menjadi masukan bagi UNCTAD untuk memberikan dukungan. Dengan senang hati,” ucap wanita asal Jepang itu.
UNCTAD siap memberikan edukasi terkait perdagangan dan lingkungan. Begitu pula terkait isu tarif atau hambatan tarif dan nontarif, serta akses market dalam berbagai komoditas, perdagangan jasa dan ekonomi kreatif, serta kebijakan terkait kompetisi dan perlindungan konsumen.
Pejabat UNCTAD lainnya, yakni Marisa Henderson, Chief, Trade and Creative Economy dan Vincent Valentine, Staf Ahli UNCTAD mengatakan mereka sangat terbuka untuk melanjutkan kerja sama ekonomi kreatif dengan Indonesia.
“Prioritas untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia. Kami senang sekali membantu karena Indonesia termasuk negara penting. Ekonomi kreatif Indonesia sudah cukup maju,” urai Marisa.
Sedangkan tentang contoh sukses dari intervensi edukasi dan asistensi yang diberikan UNCTAD, Vincent Valentine menyebut sangat banyak dan bisa dilihat di portal yang disediakan oleh UNCTAD. Semua informasi dapat diakses dan semua negara mendapat hak yang sama.
