Komisi VII DPR Minta Pemerintah Dukung Penemuan Alat Nikuba
- DPR RI
VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Abdul Kadir Karding meminta pemerintah mendukung temuan alat Nikuba yang merupakan akronim dari "Niku Bayu" atau Ini Air yang diklaim bisa mengubah air menjadi bahan bakar.
"Pemerintah harus tanggap dan pro aktif merangkul serta mendukung pengembangan kemampuan dan inovasi anak bangsa agar memotivasi lahirnya karya-karya luar biasa dari putra-putri Indonesia," kata Karding di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan berbagai terobosan inovasi dapat berdampak terhadap kemajuan teknologi di Indonesia, sehingga negara seharusnya memberikan apresiasi.
Menurut dia, kepedulian dan dukungan yang diberikan pemerintah bisa memperluas kesempatan riset dan pengembangan inovasi sebagai modal pembangunan bagi Indonesia pada masa depan.
"Temuan Nikuba cukup membanggakan. Jika bisa disempurnakan dengan dukungan pemerintah, bukan tidak mungkin inovasi itu membuat kita terbebas dari bahan bakar fosil yang jumlahnya terus berkurang setiap tahun," ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memfasilitasi dan melakukan uji kinerja terhadap alat Nikuba tersebut.
Menurut dia, apabila alat itu terbukti secara ilmiah dapat menguntungkan posisi Indonesia, sehingga bisa dikomersialisasikan dalam skala industri.
“Jangan sampai terkesan inovasi anak bangsa tidak dihargai di negeri sendiri. Padahal negara lain malah menghargainya," katanya.
Sebelumnya, alat Nikuba berhasil ditemukan oleh Aryanto Misel pada tahun 2019. Alat temuannya itu mampu memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen menggunakan elektrolisis.
Dari hasil percobaan tersebut, Aryanto kemudian menciptakan alat Nikuba berbasis hidrogen yang dapat mengubah air menjadi bahan bakar kendaraan, sehingga tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil atau bensin untuk kendaraan bermotor.
Kesaksian Tertulis Saksi Ahli Diduga Disiapkan Jaksa, DPR Minta Kejagung Transparan dan Profesional
Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta bersikap transparan dan profesional dalam praperadilan lanjutan.
