Angka Putus Sekolah di Sumut Tertinggi Nasional, Junimart Girsang Akan Salurkan Ribuan Beasiswa
- DPR RI
VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, dalam waktu dekat ini memprogramkan pemberian ribuan beasiswa bagi pelajar dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Simalungun, Karo dan Kota Siantar.
"Sebagai dukungan nyata dalam membangun sumber daya manusia Halak Hita (masyarakat batak) yang maju dan berpendidikan melalui organisasi PBB ini saya akan meprogramkan minimal 500 hingga 1.000 beasiswa untuk putra-putri anggota PBB," ujar Junimart kepada wartawan, Selasa (4/7/2023) di Jakarta.
Hal senada juga telah legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara III (Sumut III) itu saat menghadiri rapat konsolidasi organisasi masyarakat Pemuda Batak Bersatu (PBB) di Kota Siantar, beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut dikatakannya, upaya penyaluran beasiswa itu ditujukan untuk menekan tingginya angka putus sekolah yang terjadi belakangan ini di Sumut. Sebagaimana data dari Kementerian Pendidikan Budaya dan Riset Teknologi (Kemedikbudristek) yang baru-baru ini menerbitkan data bertajuk Ikhtisar Data Pendidikan 2022/2023.
Yang menempatkan Provinsi Sumut sebagai provinsi tertinggi di urutan pertama dengan jumlah anak putus sekolah di tingkat SLTA yakni sebanyak 1.263 siswa pada tahun ajaran 2022/2023.
"Jangan sampai ada lagi putra-putri bangsa ini yang boleh putus sekolah hanya karena masalah biaya. Saya pribadi merasa miris dan malu dengan data Kemedikbudristek yang menyebut Sumut provinsi tertinggi angka putus sekolah di tingkat SLTA padahal ada KIS dan KIP,” tegasnya.
Selain itu, Junimart Girsang juga memaparkan selama ini dirinya terus-menerus berjuang menyalurkan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di Sumut. Namun sayangnya perjuangan itu hingga kini masih belum mampu menghapus angka putus sekolah yang terus terjadi di Sumut.
"Penyaluran beasiswa ini sudah menjadi program prioritas saya selama ini termasuk memperjuangkan para tenaga Honorer untuk diangkat menjadi PPPK khususnya untuk sepuluh kabupaten kota yang menjadi daerah pemilihan saya, semoga ke depannya tidak ada lagi anak-anak bangso batak yang harus memilih putus sekolah," pungkasnya.
Untuk itu Junimart meminta, agar semua pihak terkhusus keluarga besar organisasi masyarakat PBB, segera mendata putra-putrinya untuk dimasukkan dalam program beasiswa tersebut.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
