Banyak Kekurangan di Penyelenggaraan Haji 2023, DPR akan Evaluasi Kemenag
- DPR RI
VIVA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan Komisi VIII DPR akan memanggil Kementerian Agama untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2023.
Dia menilai penyelenggaraan ibadah haji 2023 memiliki banyak kekurangan sehingga akan dilakukan pemanggilan setelah musim haji tahun ini selesai.
"Kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini," kata Ace Selasa (4/7/2023).
Menurut Ace, terdapat lima temuan dari Tim Pengawas Haji DPR RI terkait pelaksanaan haji tahun 2023. Temuan pertama, terkait persoalan distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina.
Dia menilai distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jemaah yang kelaparan dan letih.
"Keterlambatan makanan selama di Mina bagi jemaah. Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," ujarnya.
Ace menjelaskan temuan kedua, jumlah kamar mandi di Arafah yang terbatas bagi jemaah. Menurut dia, jumlah kamar mandi tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji sehingga memicu antrean panjang.
"Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet. Apalagi seharusnya diperhatikan jumlah toilet yang lebih banyak untuk perempuan karena jumlah jemaah haji Indonesia lebih banyak perempuannya," katanya.
Dia mengatakan Timwas Haji DPR menemukan persoalan akomodasi atau transportasi jemaah haji. Ace menilai transportasi jemaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik, misalnya kasus telantarnya jemaah di Muzdalifah dianggapnya sebagai kesalahan fatal.
"Kasus bus Taradudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," kata dia.
Temuan keempat adalah fasilitas pelayanan haji bagi para lansia yang tidak optimal. Dia mencontohkan beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan, seperti kursi roda dan golf car, kami temukan tidak optimal.
Dia menjelaskan temuan kelima, kinerja mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi yang tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi yang tak memadai.
"Kami banyak menemukan jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina. Termasuk kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan jemaah haji Indonesia. Manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan, ditemukan banyak antar jemaah rebutan tenda," kata dia.
Karena itu Ace meminta pemerintah meninjau ulang keberadaan mashariq, sehingga pemerintah perlu menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas pelayanan mashariq yang bermasalah.
"Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena pemerintah Arab Saudi-lah yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama," katanya.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
