Komisi III: Materi Ujian SIM Harus Substantif
- DPR RI
VIVA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri merumuskan ulang materi dan tahapan ujian pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang lebih substantif
Karena itu dia menyarankan agar Korlantas fokus untuk membuat materi ujian surat izin mengemudi (SIM) yang lebih substantif, terutama aspek psikologi.
“Misal seperti tes psikologi yang lebih up to date, pastikan calon pemegang SIM benar-benar memiliki kesiapan mental dalam berkendara," kata Sahroni di Jakarta, Senin.
Menurut dia, banyak pemilik SIM yang tidak siap secara mental seperti sejumlah peristiwa berlalulintas beberapa waktu lalu seperti kasus-kasus tindak arogansi di jalanan agar bisa dicegah.
Dia menilai ujian SIM bukan sekedar ajang “unjuk gigi” kemampuan berkendara saja namun banyak faktor-faktor lainnya yang harus diperhatikan dalam ujian pembuatan SIM.
Sahroni pun mengaku heran dengan materi ujian praktek pembuatan SIM menggunakan jalan menyerupai angka delapan karena terbilang sulit.
"Heran juga kita sebenarnya, apa maksud dan tujuan dari materi-materi super sulit seperti itu. Di jalan kan tidak ada yang begitu. Saya saja tidak pernah lihat ada jalanan bentuk angka delapan,” ujarnya.
Karena itu dia sependapat dengan arahan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang meminta Kakorlantas untuk memperbaiki layanan pembuatan SIM lantaran dinilainya tidak relevan dan menjadi keresahan dari masyarakat.
Sahroni mengingatkan bahwa memperbaiki layanan pembuatan SIM tidak serta merta berarti dimudahkan, karena peran dan fungsi SIM seharusnya dapat meliputi segala aspek karena menyangkut keselamatan orang banyak.
"Tapi kita buat ujian SIM ini harus bisa mencakup lebih banyak variabel yang relevan. Baik itu dari segi kemampuan, pemahaman, hingga kesiapan berkendara. Jadi ujiannya tetap sulit dan ketat, tapi dalam maksud dan tujuan yang jelas,” katanya.
Anggota DPR Minta Kapolri Tak Beri Ruang ke Oknum Polisi Pembeking Pelaku Kejahatan
Citra Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum polisi nakal.
