DPR Evaluasi Kembali Keberadaan Pendamping Haji Lansia
- Dokumentasi DPR RI
VIVA – Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi berharap, ke depannya, pemerintah perlu lebih optimal dalam penanganan dan penguatan tiap fasilitas kesehatan (Faskes) yang ada di Makkah, khususnya dalam melayani jamaah haji Lansia. Hal itu disampaikan Ashabul saat melakukan evaluasi di lapangan, di mana banyak jamaah Lansia yang sakit saat mengikuti proses ibadah haji.
"Tahun ini saja, jamaah Haji Lansia itu kan sampai 30 persen. Kita tidak bisa bayangkan tahun depan dengan antrean yang begitu panjang, jamaah Lansia bisa meningkat 40 persen. Untuk itu perlu perhatian serius dari pemerintah untuk persiapan tahun depan dengan jamaah haji Lansia lebih banyak," ujar Ashabul Kahfi kepada Parlementaria usai memimpin Timwas Haji DPR mengunjungi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKIH) di Kota Makkah, Arab Saudi, Sabtu (24/6/2023) waktu setempat.
Menurut Legislator Dapil Sulsel I ini, perlu juga dievaluasi kembali keberadaan Pendamping Haji yang pada tahun ini ditiadakan. Menurutnya, perlu dikaji kembali apakah Pendamping Haji itu perlu diadakan lagi atau tidak, terutama untuk mendampingi jamaah haji Lansia. Sebab, tambahnya, kalau mengandalkan petugas haji yang jumlahnya juga sedikit, ini sangat tidak mungkin melayani semua.
“Coba nanti evaluasi bersama, apakah pendamping haji ini akan kita adakan kembali pada tahun depan, mengingat kuota antrean yang begitu panjang ini juga jadi kendala," imbuh Politisi Fraksi PAN ini.
Selain itu, Ashabul juga menyatakan, secara umum ia menilai kontribusi para tenaga kesehatan (Nakes) yang ada di KKIH Madinah sudah optimal, karena sudah bekerja keras siang-malam tanpa kenal lelah untuk melayani pasien. Terlebih, tambahnya, terdapat pengurangan Nakes yang semula berjumlah 23 menjadi 13 orang.
”Tadi kami sudah melihat di sejuah kamar-kamar (perawatan) cukup banyak yah pasien, kurang lebih 100 orang yang hari ini dirawat dan semuanya Lansia. Penyakitnya yang diderita antara lain yang hipertensi, batuk, dimensia dan ada macam -macam lain. Tapi intinya mereka adalah rata -rata jamah haji Lansia," tutupnya
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
