Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, Sekda Sri Dengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi
- Pemprov Kalimantan Timur
VIVA – Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengikuti Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Kalimanfan Timur dengan agenda Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltim terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, di Gedung B DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda, Rabu (21/6/2023).
Rapat paripurna masa sidang tahun 2023 ini dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, didampingi Wakil Ketua Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo, diikuti 28 anggota, serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati US, juga pimpinan dan perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim disampaikan satu persatu oleh perwakilan fraksi, dimulai Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Demokrat - Nasdem.
Mewakili Fraksi Partai Golkar, Salehuddin menyampaikan apresiasi atas hasil yang dicapai Pemprov Kaltim, yaitu laporan keuangan yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya. Selain itu, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemprov hntuk selalu menyempurnakan laporan keuangan dan meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan.
“Termasuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dan evaluasi terhadap Silpa, serta pembangunan di bidang nfrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang perlu lebih ditingkatkan. Demikian dengan tingkat kemiskinan yang meningkat, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks reformasi birokrasi, yang harus menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Untuk itu perlunya konsolidasi dan evaluasi untuk mencapai target akhir capaian RPJMD Kaltim 2018-2023 yang akan berakhir tahun ini,” jelas Salehuddin.
Sekda Sri Wahyuni mengungkapkan Pemprov Kaltim akan segera menyusun dan kemudian menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
“Segera kita siapkan jawaban Gubernur untuk pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya, sesuai yang disampaikan pimpinan sidang tadi,” ucap Sri Wahyuni.
KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.
