Daripada Dikorupsi, Lebih Baik Pakai Gaji Tenaga Honorer
- Pemprov Kalimantan Timur
VIVA – Tidak dipungkiri tenaga kontrak atau tenaga honorer yang bekerja dengan gaji Pemerintah, juga banyak terdapat di sektor pertanian.
Sebab menurut Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani), secara keseluruhan jumlah tenaga honorer di Indonesia mencapai 4 juta orang.
"Paling banyak jumlahnya, tenaga pendidikan dan kesehatan, dan termasuk tenaga penyuluh pertanian kita," ungkap Gubernur Isran Noor, saat Kongres Perhiptani VIII Tahun 2023 di Ballroom Hotel Kyriad Bumiminang Padang, Sumatera Barat, Senin 12 Juni 2023.
Menyandang status sebagai tenaga harian lepas (THL), di Indonesia saat ini sedikitnya terdapat 19 ribu penyuluh pertanian (data BPPSDMP Kementan), belum lagi subsektor peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan.
Bagi orang nomor satu Benua Etam ini bagaimana pun juga peran THL ini sangat penting dalam membantu petani untuk meningkatkan produksi pangan Indonesia.
"Kalau ini dihapuskan, bagaimana nasib pertanian dan pangan negara kita? tanyanya.
Karenanya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini pun menyatakan tekadnya untuk terus memperjuangkan nasib tenaga honorer (THL) penyuluh pertanian.
"Ini bukan tentang piring nasi tenaga honorer, tapi nasib piring nasi bangsa Indonesia yang punya cita-cita menciptakan kedaulatan pangan," tegasnya.
Bahkan, lanjutnya, para THL penyuluh pertanian dengan gaji rendah yang diberikan Pemerintan, tapi masih mampu berkontribusi besar bagi negara mendorong produktifitas pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan bangsa.
Mantan Bupati Kutai Timur ini pun tidak menampik saat ini banyak terjadi korupsi uang triliunan rupiah hingga merugikan negara, dan hal itu menguntungkan segelintir orang.
"Daripada uangnya di korupsi, lebih baik dipakai menggaji tenaga honorer," tandasnya.
Metode Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah Jadi Sorotan
Akurasi perhitungan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun yang diungkap Guru Besar dan ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo terkait dugaan korupsi timah diragukan.
