Anggaran Stunting Dipakai Pemda untuk Perjalanan Dinas, DPR:Target Hilangkan Stunting Sulit Terwujud

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi
Sumber :
  • DPR RI

VIVA – Presiden Jokowi mengaku jengkel ketika mengetahui anggaran penanganan stunting bernilai Rp 10 miliar, justru dihambur-hamburkan oleh Pemda mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi menilai, anggaran stunting yang disusun oleh Pemda yang disampaikan oleh Jokowi sebenarnya hanyalah contoh penyusunan anggaran keliru dan kurang tepat. 

"Artinya jangan sampai lebih besar pasak dari pada tiang, tidak pas jika pembiayaan proses pendistribusian program lebih besar biayanya dari pada tujuan program itu dilaksanakan, goalnya tidak akan dapat kalau mekanismenya tetap seperti itu," kata Nurhadi kepada wartawan, Jumat 16 Juni 2023.

Kalau konteksnya tentang stunting, sambung politikus NasDem ini sudah betul petunjuk dari Jokowi, dimana 80 persen harus diwujudkan berupa bantuan protein macam ikan, daging dan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan anggaran rapat dan perjalanan dinas yang dibesarkan.

Bila politik anggaran ini dijalankan dengan benar, Nurhadi melanjutkan, kira problem stunting akan segera terurai, pun demikian dengan orientasi program lain dicanangkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Terlebih, target pemerintah untuk menghilangkan stunting di tahun 2024 sepertinya sulit tercapai jika memang benar terjadi penyelewengan anggaran stunting. 

"Modus penyelewengan dana stunting ini menggambarkan betapa banyaknya pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekadar naik pangkat, atau untuk memenuhi kebutuhan untuk kegiatan internal instansi, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di Negara kita yang salah satunya adalah stunting," tegas legislator dapil Jatim VII ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak tepat guna. Salah satunya, terkait anggaran stunting.

Masa Reses DPR, Once Mekel Datangi Dapil Serap Aspirasi Soal KJP hingga Kartu Lansia

Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

“Contoh, ada anggaran stunting, 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi. 

Wamendagri Ingatkan Pemda Jalankan Arahan Presiden Prabowo Soal Pemerintahan Bersih dan Melayani
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasdem Fauzi Amro.

Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"

NasDem menyoroti sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024