BKSAP DPR Kunjungi Papau Nugini, Perkuat Hubungan Bilateral Dua Negara
- DPR RI
VIVA – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini, Selasa (13/6) dalam rangka memperkuat kerja sama Indonesia dengan Papua Nugini.
“Terima kasih, kami bangga diterima bilateral dengan baik oleh Ketua Parlemen dan Perdana Menteri Papua Nugini. Mereka sangat ramah dan penuh dengan rasa kekeluargaan,” kata Putu Rudana di Jakarta, Selasa.
Dalam kunjungannya itu, Putu Rudana diterima langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan.
Putu mengungkap pertemuan dengan Perdana Menteri dan Parlemen Papua Nugini selama hampir 1 jam membahas berbagai hal. Bahkan, menurut dia dia, delegasi Parlemen Indonesia diundang langsung untuk mengikuti Sidang Paripurna Parlemen Papua Nugini dengan mengesahkan tujuh undang-undang.
Putu memanfaatkan momentum keakraban diplomasi dengan Parlemen Papua Nugini untuk mendorong kerja sama yang komprehensif antarkedua negara tersebut.
Menurut dia, Indonesia ingin turut membantu Papua Nugini dalam pembangunan kapasitas atau "capacity building" dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
"Indonesia dan Papua Nugini saling mendukung multilateral parlemen. Lalu, parlemen kedua negara ini juga harus saling mengunjungi agar saling kenal," ujarnya.
Putu menegaskan bahwa BKSAP DPR RI sebagai "ujung tombak" diplomasi parlemen sudah melakukan upaya maksimal menjaga hubungan diplomasi yang lama terbangun dengan Papua Nugini agar tetap baik.
Menurut dia, saat ini tinggal bagaimana pemerintah menindaklanjuti hubungan bilateral kedua negara tersebut dan menunjukkan komitmen-komitmen kepada negara Pasifik, khususnya Papua Nugini sebagai negara terbesar di kawasan Pasifik dan berbatasan langsung dengan Pulau tertimur Indonesia.
Kesaksian Tertulis Saksi Ahli Diduga Disiapkan Jaksa, DPR Minta Kejagung Transparan dan Profesional
Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta bersikap transparan dan profesional dalam praperadilan lanjutan.
