Gus Imin Dorong Sidoarjo Jadi Role Model Stop Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
- DPR RI
VIVA – Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong semua pihak untuk bersama-sama memerangi praktik tidak terpuji ini.
Demikian pria yang akrab disapa Gus Imin ini sampaikan saat berbicara tentang tantangan ketenagakerjaan sekaligus kampanye stop kekerasan seksual di tempat kerja bersama pelaku usaha dan Pemerintah Daerah (Pemda) Sidoarjo di Sidoarjo, Senin (12/6/2023).
“Pelecehan seksual atau pun kekerasan di tempat kerja ini musuh kita bersama. Saya melihat kasus ini banyak terjadi dan sudah seharusnya kita stop, kita perangi, karena seluruh pekerja berhak bekerja dalam lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual,” kata Gus Imin.
Sebagai kawasan yang sangat potensial dijadikan kawasan industri, Gus Imin ingin Sidoarjo menjadi role model gerakan stop kekerasan seksual di tempat kerja.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini optimistis cita-cita tersebut dapat tercapai, sebab Sidoarjo dipimpin oleh Bupati yang punya latar belakang santri, yaitu Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor.
“Kita memang sengaja khusus ke Sidoarjo ini, karena kalau Sidoarjo bisa mengatasi problem ketenagakerjaan itu akan mengatasi banyak hal, terutama pengangguran, ekonomi (sehingga tercapai) kemakmuran. Saya berharap Gus Muhdlor ini menjadi Bupati yang sukses,” ungkap Gus Imin.
Gus Imin pun menyatakan siap membackup setiap kebijakan dan program yang dilakukan Pemda Sidoarjo sebagai role model daerah yang bebas dari kekerasan seksual di tempat kerja.
“Saya akan membackup penuh melalui peran saya di pemerintahan pusat, lintas sektoral, keluhan-keluhan pengusaha (terkait) suasana (usaha) yang tidak kondusif akan saya atasi bersama Gus Muhdlor,” tukas Gus Imin.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
