Banggar Minta Kementerian Koordinator Fokus Jalankan Program Konsolidatif di Tahun 2024
- DPR RI
VIVA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta empat Kementerian Koordinator fokus dalam menjalankan program konsolidatif di 2024 karena di tahun tersebut terdapat berbagai peristiwa penting sehingga memerlukan konsolidasi kementerian/lembaga menjalankan arah kebijakan Presiden Joko Widodo.
Keempat kementerian koordinator tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marivest).
"Tahun 2024 menjadi tonggak penting dan kita menjadi bagian dari peristiwa bersejarah. Karena itu berikan 'legacy' melalui program konsolidatif di bawah kementerian koordinator," kata Said Abdullah dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Said menjelaskan tahun 2024 terdapat berbagai peristiwa penting seperti 10 tahun Presiden Jokowi memimpin pemerintah, estafet kepemimpinan nasional beralih ke pemimpin baru hasil Pemilu 2024, dan DPR RI diisi anggota hasil Pemilu 2024.
Dia mengajak kementerian koordinator memberikan "legacy" melalui program konsolidatif di bawah kerja kementerian koordinator.
"Agenda itu penting dan strategis sebagai jalan untuk memastikan berbagai program berjalan dengan baik karena sebagian menteri menjadi calon anggota legislatif, calon presiden, dan calon wakil presiden," ujarnya.
Said mengingatkan ada delapan arah kebijakan dalam RKP K/L tahun 2024, pertama, target pengurangan kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat.
Ketiga menurut dia, revitalisasi industri dan riset karena dalam satu dekade, Indonesia mengalami deindustrialisasi. Karena itu menurut dia, deindustrialisasi harus dicegah secara dini dengan cara mengawinkan riset terapan dengan industri.
"Keempat, penguatan daya saing usaha khususnya di level UMKM. Kami ingin UMKM tidak jago kandang. Kontribusi ekspor non-migas dari UMKM kita sekitar 15 persen, padahal di Thailand 29 persen, Singapura 47 persen, bahkan China 60 persen. Perlu konsolidasi antara Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian untuk memastikan kementerian/lembaga lebih sinergis," ujarnya.
Kelima menurut dia, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang merupakan transformasi menuju energi baru dan terbarukan untuk lepas dari jebakan energi fosil. Dia menjelaskan, keenam yaitu pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
Ketujuh, percepatan pembangunan Ibukota Negara Nusantara karena Presiden Jokowi ingin menjadikan IKN sebagai "legacy" dan wujud komitmen meratakan pembangunan Indonesia-sentris bukan Jawa-sentris.
"Kedelapan, pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan tertib dan demokratis. Ini menjadi momentum pemerintah untuk membalikan tudingan berbagai pihak bahwa demokrasi di bawah Presiden Jokowi periode kedua menurun. Perlu penegasan bahwa cawe-cawe sebenarnya keinginan beliau untuk memastikan tidak ada segregasi tajam yang mengganggu persatuan," katanya.
