Gus Imin: Rp. 500 T Lebih Baik untuk Tambah Dana Desa Ketimbang Habis buat Rapat

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin)
Sumber :
  • DPR RI

VIVA – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) kembali menyerukan pentingnya mengubah strategi pembangunan nasional dari atas atau top-down menjadi dari bawah atau bottom-up. Menurutnya strategi pembangunan dari bawah bisa diwujudkan dengan menambah Dana Desa menjadi Rp 5 miliar pertahun.

Lembaga Amil Zakat Bangun Ruang Kelas Tahfidz di Luwu Timur, Wujudkan Mimpi Generasi Qur'ani

Hal itu ia utarakan saat menyapa 280 Kepala Desa atau Kuwu se Kabupaten Indramayu dan Cirebon di Kampus Hijau Kaplongan, Indramayu, Minggu (28/5/2023).

Komjen Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK, Yudi Purnomo: Ada Tugas Berat Memulihkan Kepercayaan Publik

"Saya bersyukur bisa bertemu dengan para Kepala Desa para Kuwu se Indramayu dan Cirebon. Ininpertemuan yang sangat penting karena saya memang sedang menyusun rangkaian dan rencana besar untuk Indonesia mulai tahun 2024," kata Gus Imin.

Gus Imin mengurai alasan cita-cita besarnya menambah Dana Desa menjadi Rp 5 miliar dari sebelumnya Rp 1 miliar pertahun. Satu hal yang ia garisbawahi adalah maraknya penyalahgunaan anggaran ketika strategi yang diterapkan adalah model top-down.

DPR Telah Pilih Lima Dewas KPK Periode 2024-2029, Tumpak Hatorangan: Mudah-mudahan Lebih Baik

"Ceritanya sederhana, saya sudah frustasi lihat korupsi di mana-mana. Bansos nggak jelas arahnya, terakhir beras juga menjadi masalah.

Belum lagi, lanjut Gus Imin, munculnya laporan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas bahwa ada sekira Rp. 500 triliun anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Menurutnya dana sebesar itu ternyata habis hanya untuk rapat perencanaan dan studi banding pengentasan kemiskinan.

"Jadi rapat saja 500 triliun. Ini artinya ada inefisiensi dan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Dan bukan hanya di kementerian yang punya nomenklatur kemiskinan, tetapi juga di kementerian lain yang penggunaan anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tegas Gus Imin.

Gus Imin berkeyakinan pembangunan nasional yang bocor, anggaran-anggaran yang jelimet dan maraknya pemotongan bantuan sosial sampai di tempat tujuan tidak akan terjadi lagi jika strategi pembangunan diubah dari bawah, yaitu dari Desa.

"Dari pengalaman itu ditambah pengalaman perjalanan Dana Desa saya berkeyakinan bahwa kita hatus ubah strategi pembangunan. Anggaran negara tidak lagi melalui atas, tetapi langsung dijalankan di bawah," terang Gus Imin.

"Saya hitung-hitung kalau Dana Desa naik 5 miliar pertahun, totalnya sekitar 500 triliun. Itu kan cuma dana seminar. Artinya apa? Kita bisa menggunakan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan," sambung Gus Imin.

Meski demikian, Gus Imin juga mendorong seluruh Kepala Desa untuk menjaga komitmen untuk mengelola Dana Desa sebaik mungkin dan akuntabel berapapun jumlah Dana Desa yang disalurkan.

"Jadi komitmen para Kepala Desa untuk mengelola Dana Desa sebaik mungkin, berapapun jumlahnya harus sama-sama dipegang teguh. Kontrol dari masyarakat, aparat dan semua pihak juga perlu selaras," tukas Gus Imin.

Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Demokrat, Fathi (Doc: Ist)

Cara Ini yang Menurut Legislator Demokrat Fathi Bisa Cegah Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal

Anggota Komisi XI DPR, H. Fathi, Menilai perlu langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal. Masyarakat harus dilindungi

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024