Komisi VIII Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Terus Diperbarui
- DPR RI
VIVA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily meminta agar terus dilakukan pemutakhiran data terhadap penerima bantuan dari Kemensos. Dengan tujuan supaya bantuan sosial itu tepat sasaran, mengingat bantuan itu bersifat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.
"Karena tujuannya untuk dapat meningkatkan ekonomi, jadi jangan sampai bantuan habis di modal saja," ujar Ace Hasan dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR di Sentra Alyatama Kota Jambi, Selasa (9/05/2023).
"Kami dari Komisi VIII DPR Terus dorong kebijakan yang pro masyarakat. Kami berikhtiar menjadikan masyarakat yang sejahtera," sambung Ace.
Setelah pertemuan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp179 miliar bagi para keluarga penerima manfaat (KPM) di Jambi, secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily didampingi anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jambi, Hasan Basri Agus (HBA).
Dalma kesempatan yang sama Kepala Sentra Terpadu Inten Suweno Bogor, Jawa Barat, M. O. Royani yang mewakili Kemensos, menyampaikan di Provinsi Jambi total bantuan yang diserahkan senilai Rp179 miliar.
Bantuan tersebut terdiri dari bantuan PKH tahap 1 senilai Rp.73.298.525.000 yang diperuntukkan kepada 101.024 KPM, dan bantuan tahap 2 senilai Rp.69.089.050.000 kepada 95.289 KPM. Kemudian bantuan atensi senilai Rp.2.222.029.100 dan bantuan sembako/BPNT tahap 2 senilai Rp.34.837.400.000 kepada 174.187 KPM.
"Di Jambi tingkat realisasinya cukup tinggi. Bahkan untuk bantuan tahap 1 realisasinya sudah hampir 100 persen," kata Royani yang didampingi Viking Rizarta selaku kepala Sentra Alyatama Jambi.
Royani menambahkan, untuk penyaluran bantuan tersebut Kemensos juga bekerja sama dengan Bank Himbara dan Kantor Pos. "Kerja sama ini kita lakukan untuk meminimalisir kendala-kendala saat penyaluran," tandasnya.
Kunker ke Makassar, Once Mekel DPR Soroti Fenomena Perundungan di Sekolah
Menurut Once, langkah pemerintah dalam membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan sudah benar.
