Ajak Masyarakat Jangan Terprovokasi Penembakan di MUI, Diah Pitaloka: Peran Ulama Kunci Persatuan
- DPR RI
VIVA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka berharap insiden penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilakukan oleh seseorang berinisial M (60), dapat menjadi momentum para ulama untuk menjaga persatuan di masyarakat. Jangan kemudian, tegasnya, hal-hal seperti ini dikembangkan pihak tertentu menjadi provokasi.
"Iya kan, karena kalau begitu kan tendensi-nya kalau provokasi kan negatif. Nah ini yang harus kita sama-sama jaga, jangan saling provokasi. Kalau bisa, kepemimpinan para ulama kita itu memang inilah yang menjadi kunci juga salah satunya, kunci persatuan. Tapi kita melihat MUI itu sebagai wadah sentral bagi peran ulama. Peran ulama di tengah kehidupan masyarakat," kata Diah kepada awak media, Kamis (3/5/2023).
Dia melihat, sejauh ini di tengah kompetisi politik yang sedang berlangsung untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 atau menjelang pertarungan elektoral, peristiwa ini tidak direspon ke arah politik. Masyarakat Indonesia menurutnya sudah cukup cerdas dalam mendengar, melihat, mengikuti dan menyikapi setiap isu dan peristiwa yang terjadi.
"Saya sih melihatnya, tidak direspon ke arah politik ya. Dinamika politiknya ada di ruang lain gitu. Tapi saya sebagai yang ada di Komisi Agama DPR RI, saya melihat betapa pentingnya, atau betapa di depannya peran ulama di Indonesia," ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Terlebih, kata Diah, pelaku M yang melakukan penembakan pun dikabarkan ingin didengar oleh pihak MUI yang berarti organisasi tersebut dipandang penting oleh pelaku dalam konteks organisasi keagamaan.
Diketahui, seorang pria berinisial M melakukan penembakan ke kantor MUI di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (2/5). Aksi tersebut langsung menyita perhatian Polres Metro Jakarta Pusat. Jajaran Polres pun akhirnya mendatangi lokasi untuk memeriksa tempat kejadian perkara.
Sesampai di lokasi, polisi telah menemukan pelaku dalam kondisi tidak sadarkan diri. M lantas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati sebelum dinyatakan meninggal dunia.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.Â
