Wagub Uu Tinjau Arus Balik di Kadungora Garut
- Pemprov Jabar
VIVA – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meninjau Posko Lebaran Pemantauan Arus Balik, di Posko Cihuni Kadungora, Kabupaten Garut, Rabu (26/4/2023).
"Saya memantau wilayah Garut untuk melihat suasana dan keadaan. Alhamdulillah sekalipun arus mudik pada Lebaran tahun ini meningkat sekian kali lipat karena sebelumnya pandemi, namun insiden kecelakaan minim," kata Wagub Jabar.
"Kemudian kemacetan bisa diurai dengan cepat, tidak stagnan, sekalipun banyak (kendaraan) tapi tetap berjalan," tambah Uu.
Wagub menilai semua petugas dari berbagai unsur bekerja dengan baik, dan dengan bahagia sekalipun tidak dapat bertemu keluarga pada hari H Lebaran.
Pak Uu berharap para petugas diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugasnya dengan optimal.
Demikian juga pelayanan mudik bagi masyarakat dari tahun ke tahun lebih baik. Begitupun masyarakat agar selalu dapat lebih tertib dan taat berlalu lintas sehingga kecelakaan tidak ada sama sekali.
Soal infrastruktur khususnya pembangunan jalan tol Getaci, Pemdaprov Jabar terus berkoordinasi dan mendorong Pemerintah Pusat dan kementerian/ lembaga terkait.
"Saya selaku Pemerintah Provinsi mendorong, tinggal ikuti prosesnya," ucap Uu.
Untuk jalan rusak, Pemdaprov Jabar telah memperbaiki berbagai titik ruas jalan provinsi sehingga dapat dilewati pemudik dengan nyaman sebelum Lebaran. Perbaikan jalan masih akan berlangsung setelah musim mudik berakhir.
"Bagi masyarakat yang masih belum merasakan jalan yang bagus, kami mohon maaf, akan ada saatnya diperbaiki," katanya.
Tak lupa, Wagub Uu mengingatkan agar warga yang berpergian baik kegiatan mudik ataupun wisata bersama keluarga untuk terus mengutamakan unsur kehati-hatian saat memanfaatkan waktu libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023.
"Ingat utamakan keselamatan dan tetap waspada," kata dia.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
